Lembaga Pengawasan Pemerintah Parlement dan Penegak Hukum [LP4H]: DISKRIMINASI HUKUM

*SRI BINTANG PAMUNGKAS (SBP) MENOLAK MENJADI SAKSI MAHKOTA*
Saya tetap menyatakan bahwa makar atau Coup de’tat atau kudeta itu tidak ada, meskipun secara sepihak pasal 108 dan 160 KUHP sudah dihilangkan dari tuduhan, istilah makar atau permufakatan makar tetap saja digunakan sebagai Tuduhan, juga sekarang muncul kata dugaan.
Lho, baru diduga kok sudah ditangkap dan ditahan selama 2 bulan. Karena itu saya tetap bertahan dalam posisi saya tidak mau bicara, saya akan bicara sampai semua puas, Joko – Jeka puas, Tito puas, setelah tuduhan terkait makar dicabut dan mereka minta maaf. 
2. Kita ini ada di negara hukum, bukan negara kekuasaan, tiba – tiba, tidak bicara ” BA ” tidak bicara ” BU “, Lagi Enak-enak tidur, dibangunkan dengan paksa, lalu dipaksa mengikuti kehendak, bahkan ada yang didobrak pintunya lalu dipaksa keluar dan diborgol. Lalu diperiksa untuk dipaksa mengakui tuduhan. Ini negara apa?! , Saya berpkir ini negara Joko – Jeka – Tito, “. Sungguh tidak pancasilais apalagi sopan…! Saya sudah lama mengamati Police Brutality ‘ model densus 88. Dibawah Joko – Jeka ini, kelihatannya mau mengarah kepada model-model ” Guantanamo “.
3, Sejak Joko – Jeka naik panggung, bahkan jauh sebelum itu, kami sudah banyak bicara termasuk beroposisi melawan berbagai kebijakan rezim yang menyimpang dari konstitusi, pancasila dan cita – cita kemerdekaan 1945. Artinya, perlawanan kami ini adalah ” Reaksi ” atas kebijakan dan langkah rezim yang kami anggap mencederai rakyat, bangsa dan negara. Tapi pikiran dan pendapat kami tidak pernah mendapat perhatian. Bahkan, ketika kami melihat kenyataan negara ada dalam bahaya besar sebagai akibat semakin merajalelanya kepentingan asing dan aseng di era Joko – Jeka ini tanpa menjawab apapun, segera kami diringkus dengan tuduhan bohong. Tanpa ada dialog! 
4 . Tidak ada dialog! Inilah negara kekuasaan! Ini pernah terjadi di jaman Soeharto. Lucunya Soeharto, bilang sesudah menangkap saya pada 1995, dalam peristiwa Jerman. ” kenapa tidak dibicarakan didalam negara. Negara bicara tentang kejelekan indonesia diliuar negara!.. ” Padahal sejak 1985 saya sudah bicara, tetapi soeharto tidak menggrubis. Soeharto pun salah, karena selain bicara dalam Forum ilmiah di universitas Hannover dan universitas teknik Berlin, pemuda dan pelajar indonesia di Jerman itu baru minta saya bicara, ssesudah tahu saya ada di Jerman. Jadi saya tidak khusus pergi ke Jerman untuk membeberkan kebijakan Soeharto yang saya anggap keliru, karena saya sudah banyak bicara didalam negeri.
Sekarang Joko – Jeka mengulang kesalahan Soeharto dan main tuduh, tangkap dan tahan, seperti diktator dalam sebuah rezim otoriter! 
5. Saya saja tidak bicara kepada penyidik tentang diri saya yang dituduh makar karena memang makar itu tidak pernah ada. Sekarang saya diminta bicara sebagai ” Saksi Mahkota ” untuk tersangka lain dalam perkara yang sama, bagi saya membikin saksi mahkota adalah tindakan keji para penyidik. Saya pernah dihadapkan kepada saksi mahkota. Para ahli hukum pun menilai itu sebagai upaya ” kehabisan akal ” tidak rasional, tidak profesional, hanya terjadi di negara Fasis dan komunis, model George W. Bush, penjahat Guantanamo! Karena itu, saya menolak menjadi saksi mahkota ” kepada yang setuju dan mau, silahkan saja! 
Jakarta, 16 Januari – 2017
Sri Bintang Pamungkas http://​lp4h.blogspot.co.id/2017/01/diskriminasi-hukum.html?m=1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s