Pilkada jurdil?? 

Dalam talkshow nya di media televisi bang bob sapaan akrab ketua DPP LSM ARUN menegaskan bahwa mekanisme rekrutment harus clear and clien, hanya dengan begitu perubahan bisa terwujud.

Dikondisi yang lain masih dengan ketum lsm arun juga mengatakan bahwa untuk gerindra dan pan sudah cukup solid dan komitment dengan pencalonan tanpa tedeng aling-aling, dalam pengertian komitment bersama untuk perubahan demi bangsa dan negara.

Berbeda dengan PKS yang mencla mencle dan selalu menjurus kepada bahasa mahar, ini adalah penghianatan terhadap aspirasi rakyat yang harus dikawal demi perubahan ke arah yang lebih baik.

Tak ketinggalan stadmant sekjen DPP lsm arun dalam konfirmasinya via Whatupp dengan wartawan lepek. News mengatakan, Jawaban yg irasional dan bertendensi adu domba….

Klarifikasi yg dilakukan sekjen PKS bertendensi adu domba kenapa?? Karena.. utk maju di kota cirebon itu membutuhkn 7 kursi (gerindra, pan, pks) itu 9 kursi dan utk pks sendiri itu hanya 3 kursi jdi upaya last minute dg mengakomodir forum 212 adalah alasan yg berpotensial adu domba.

Termulai pd tgl 28 desember 2017 komunikasi sdh terjadi di kantor DPW PKS di bandung dan bahkan sebelumnya juga sdh terjadi pertemuan dan selesai di tingkat DPP PKS. Ketika bukti rekaman ditanyai? Niat itikad baik tidak membuat kita merekam tapi foto dokumentasi pastinya ada……

Lalu tgl per tgl mulai dr pasca tgl 5 dan tepat tgl 9 januari pukul kutang lebih selepas isa Ktua DPD PKS Kota Cirebon Tlp ke Pak Sis dan di arahkan utk tlp ke bang bob, lalu tgl 10 januari sekitar jam 06 pagi Komonikasi kembali antara Ktua DPD PKS dg Pak Sis dlm rencana utk ke jkt ambil surat rokomendasi ke DPP PKS

Bila kronologi kita susun sebagai jawaban moral kita….

Mska terlihat jawaban sekjen dpp pks adalah politik adu domba…

Dan politik irasional 3 kursi tdk mungkin menghantarkan anjuran forum 212 utk maju di kota cirebon…..

Disisi lain iin solihin ketua Lsm arun kabupaten DPD Bogor raya bersama relawan lain nya yang juga Ketua LPKP Lembaga Penelitian Kebijakan pemerintah terus melakukan pemantawan aktif dalam pilkada diwilayah tegar beriman tersebut, karena menurut nya demokrasi didaerah rentan pelanggaran, mulai dari rekruitment dipartai dengan mekanisme yang ekslusif dan rentan burgening antara petugas partai dan para kandidat calon.

Masalah nya ini rentan aksi pulang modal jika hal-hal seperti diatas tidak diantisipasi sejak dini. Karena ini berbanding lurus dengan korupsi dan jika hal tersebut terjadi maka demokrasi tercemar dan azas transparansi dan efektivitas dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntable tidak akan pernah terwujud.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s