Target Ptsl national

Jakarta, lepek.news, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menginstruksikan kepada anggota kabinet untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidangnya.

Melalui sebuah pernyataan saat penyerahan Sertifikat Tanah bagi warga di Ambon, Rabu (14/2) secara tegas Presiden Jokowi menugaskan kepada Menteri ATR/BPN RI Sofyan Djalil untuk bisa memenuhi target menyelesaikan 7 juta sertifikat tanah di Tahun 2018. Jika gagal, dirinya tak segan untuk mencopot Sofyan dari jabatannya.

“Saya akan copot” tegas Presiden Jokowi dihadapan Warga Ambon.

Sontak ketegasan Presiden Jokowi pun menjadi viral di sosial media. Bagaimana tidak, memiliki sebuah sertifikat atas bidang tanah yang diperoleh secara gratis, cepat dan mudah sebagai dambaan bagi setiap warga negara dalam hal kepemilikan akan tanah.

Mantan Pimpinan Panja Pertanahan Komisi II DPR RI periode 2004 s/d 2009 Anhar Nasution mengatakan dalam hal ini ada yang mesti cermati, yakni evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan program persertifikatan tanah milik rakyat.

“Saya tidak ingin mengatakan apa lagi membahas bahwa kegiatan ini sarat dengan muatan politik. Bagi saya itu tidak lah penting yang namanya perbuatan baik atau buruk seorang presiden pastilah ada kaitan nya dengan politik pencitraan. Itu sah-sah saja, yang penting rakyat merasakan manfaat dari program tersebut,” kata Anhar.

Namun lanjut dia ” Ada yang harus dan mutlak dicermati khususnya bagi kami bagian dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (FAKTA), yang mendapatkan temuan dilapangan dan ini sangat mengejutkan kita Semua,” ungkap Anhar di Jakarta, Jumat (16/2).

Masih menurut Anhar sebagai upaya untuk menyukseskan program 7 juta sertifikat tahun 2018 yang sudah direstui Komisi II DPR RI, pemerintah bahkan telah menggelontorkan anggaran negara sebesar Rp 9,6 Triliun kepada Kementrian ATR/BPN RI dan dana tersebut sudah dibagi-bagikan keseluruh kanwil sesuai perencanaan kebutuhan akan penerbitan sertifikat tersebut.

” Tentu saja, hal ini perlu mendapat perhatian dan pertanyaan besar serta pengawawan bagi kita semua mengingat uang sebesar itu adalah milik Seluruh Rakyat Indonesia bukan milik pribadi Sofyan Jalil sebagai Menteri ATR/BPN RI,” tegas Anhar.

Berdasarkan pengamatan dan temuan LSM FAKTA yang diketuai Anhar, target yang ditentukan Presiden Joko Widodo akan 5 juta sertifikat tahun 2017 meleset atau tidak sesuai target. Padahal sebelumnya Menko Perekonomian Bapak Darmin Nasution dengan bangga menyebut jika Kementerian yang dikomandani Sofyan Djalil berhasil penuhi target pencapaian program persertifikatan tanah nasional sebanyak 5 juta sertifikat. Pernyataan Darmin dikemukakannya bersamaan dengan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Pontianak tanggal 28 Desember 2017 lalu dan capaian ini mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi.

“Pertanyaannya kok bisa yang melaporkan ini Menko Perekonomian bukan Menteri ATR/BPN RI aneh bin ajaib? Setelah kami usut dan mendapatkan informasi yang pantas ditindak lanjuti ternyata hasil yang telah mampu diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN RI tidak lebih dari 60 persen nya saja atau tidak lebih dari 3 juta sertifikat saja,” ungkap dia.

Anhar pun merasa sangat prihatin akan kondisi tersebut.

“Kami bisa nyatakan Kementrian ATR/BPN RI diduga kuat telah memanipulasi data dan membuat laporan palsu alias pembohongan publik yang serta merta ikut membohongi Menko Perekonomian dan yang lebih parahnya lagi, dia telah menjebak Presiden Joko Widodo berkata bohong pada publik dan kepada Rakyat Indonesia,” sesal dia.

Pihaknya lanjut Anhar juga mendapat informasi jika yang membuat dan penyusunan laporan palsu tersebut diduga dilakukan oleh Lin Cen Wee sebagai Tenaga Ahli Menko Perekonomian sekaligus juga sebagai Tenaga Ahli Mentri ATR/BPN RI.

“Hebat betul manusia super yang satu ini, kalau lah betul beliau menjabat tenaga ahli di dua kementerian dan mendapat dua kali gaji dilembaga pemerintah tersebut apakah itu bukan korupsi namanya,” kecam Anhar.

“Terlepas dari itu semua, saya ingin mengatakan bagaimana mungkin Kementerian ATR/BPN RI akan menyelesaikan 7 Juta sertifikat di tahun 2018. Sementara tahun 2017 saja hanya mampu diselesaikan sebanyak tidak lebih dari 3 juta sertifikat, sekarang sudah pertengahan bukan Februari kegiatan awal PTSL itu yakni penyuluhan bagi masyarakat saja belum terlaksana bahkan perencanaannya pun mungkin belum ada,” tegas dia.

Anhar menambahkan “Saya sangat tidak yakin keinginan dan niat tulus Presiden Joko Widodo akan terwujud. Mengingat ditahun 2018 ini adalah Tahun Politik dan kita sama sama tahu bahwa majikan Menteri ATR/BPN RI adalah Mbah nya Tokoh Politik yang sangat mungkin masih memiliki ambisi besar untuk berkuasa mengingat potensi lahir batinnya masih sangat mumpuni atau setidaknya masih ingin menaruh dan mengkader orang-orangnya untuk berkuasa,” kata Anhar.

Dirinya pun berkeyakinan jika tokoh yang dimaksud tidak mungkin lagi satu biduk dengan Presiden Jokowi.

“Nah bisa dibayangkan apa yang terjadi terhadap kerja dan kinerja serta target kementerian, yakinlah akan Amburadul. Ditambah lagi tidak sedikit perasaan hati para senior-senior di kementrian ini yang terluka oleh sebab perlakuan Sofyan Jalil yang dengan pongahnya mengusulkan kepada presiden untuk jabatan Sekjen Kementrian ini diisi dari kalangan profesional non PNS. Itu artinya sama saja menteri kita ini menganggap bahwa di lembaga ini sudah tidak ada lagi yang mampu dan profesional untuk menjabat sekjen. Padahal jabatan itu sangat menjadi dambaan dan jenjang karier bagi para kader BPN yang dari sejak kuliah mereka sudah meniti karier dan berharap akan menduduki jabatan bergengsi ini,” ujar Anhar.

“Komplikasi dan kronisnya kondisi dan situasi di kementerian inilah yang membuat saya berkeyakinan ucapan dan omongan Presiden Joko Widodo akan membagikan 7 juta sertifikat di Tahun 2018 ini tidak pernah akan terwujud. Untuk lebih jelasnya kami mendesak kepada presiden untuk segera mengambil langkah antisipasi dengan melakukan evaluasi pada Kantor Wilayah yang memiliki target besar dengan laporan tahun 2017 jumlah besar. Yakni Kanwil Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, NTT, Kalsel dan Kalbar,” kata dia.

Masih kata Anhar ” Kami berkeyakinan didaerah-daerag ini terjadi penggelembungan laporan jumlah penerima sertifikat. Disisi lain perlu segera di audit laporan keuangan yang telah menghabiskan anggaran sebesar 6,3 Triliun selama tahun 2017 dengan target penyelesaian sertifikat sebanyak 5 juta sertifikat,” pungkas Anhar.

Aktual.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s