Aksi long march

Lepek news.Jakarta Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) menggelar aksi Long March dengan rute perjalanan Jakarta-Yogyakarta. Aksi Long March yang dibungkus dengan tema “627 KM Semangat Pemuda Menyapa Indonesia” tersebut dilakukan dengan tujuan menyampaikan hasil Konsolidasi Nasional berupa “MANIFESTO KOMANDO V : Pancasila Hierarki Tertinggi” kepada rakyat Indonesia.

Peserta Long March berkumpul di Gedung Pancasila, Jakarta Timur (30/7/2018) untuk bersiap bertolak menuju titik akhir yaitu Yogyakarta. 4 Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota akan dilewati, serta puluhan universitas, puluhan tempat ibadah, puluhan kantor instansi pemerintah, dan kantor TNI/Polri akan mereka kunjungi.

Salah satu peserta Long March yang juga merupakan Presidium KOMANDO Tangerang Selatan, Adit mengatakan, aksi tersebut adalah rangkaian yang tidak terputus dari kegiatan Konsolidasi KOMANDO V yang diselenggarakan di Gedung Pancasila pada tanggal 7-9 Juli 2018 lalu.

“Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam aliansi KOMANDO menyatakan dengan tegas, bahwa Pancasila menjadi hierarki tertinggi sebagai sistem berbangsa dan bernegara adalah jawaban terhadap permasalahan bangsa” kata Adit di Gedung Pancasila, Jakarta Timur, Senin, (30/7).

“sebelumnya Kami juga sudah mengirimkan 692 paket surat berupa Manifesto KOMANDO V kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD RI, dan untuk memastikan Pancasila memiliki kekuatan menjadi hierarki tertinggi kami memutuskan untuk Long March Jakarta-Yogyakarta” lanjutnya.

Ditemui ditempat yang sama, Presidium KOMANDO Jakarta, Surya Hakim Lubis, mengatakan, selain mahasiswa, terdapat pula perwakilan Petani dan anggota Brigade Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang ikut dalam LongMarch.

“tidak hanya mahasiswa, ada juga anggota serikat petani dan anggota Brigade ARUN yang ikut longmarch, hal itu dilakukan karena mereka mendukung apa yang dilakukan mahasiswa yaitu menjadikan Pancasila sebagai hierarki tertinggi” kata pria yang juga akrab disapa Hogay.

Hogay melanjutkan, pemilihan tanggal 30 bulan 7 tahun 2018 untuk melakukan long march bukan tanpa alasan, pasalnya dari masing-masing angka tersebut memiliki alasan dan arti filosofis.

“(angka) 30 dalam faktor bilangan prima adalah 3 dan 5, 3 dan 5 jika merujuk pada Pancasila yaitu memiliki arti persatuan dan keadilan sosial, karena faktor Persatuan itulah yang memastikan Nasionalisme Etnis yang melanda Global tidak akan terjadi di Indonesia” kata Hogay.

“sementara 7 dalam angka memiliki arti positif dalam hal filosofis, religius, dan spiritual. Marwah angka 7 akan menjadi spirit perjuangan, serta (tahun) 2018 adalah pesan kita kepada Global terhadap situasi yang sedang dan akan terjadi” tandasnya.

Berikut adalah nama-nama peserta long march :
1. Febriditya Ramadhan (Presidium KOMANDO Tangerang Selatan, Mahasiswa UNPAM)
2. Surya Hakim Lubis (Presidium KOMANDO Jakarta, Mahasiswa UMJ)
3. Reydo Alvian (Mahasiswa UMJ)
4. Anggit Dwi Prakoso (Brigade ARUN)
5. Muhammad Robi Maulana (Mahasiswa UNPAM)
6. Soleman Keno (Mahasiswa STIKIP KN)
7. Ilham Firmansyah (Walil Panglima Brigade ARUN)
8. Lahmudin (Serikat Petani)

Advertisements

Ketahanan National

*Jalan Teguh Mencapai Cita-cita Nasional TanpaPenjajahan Gaya Baru*

Ketahanan Nasional yang semakin hari semakin lemah menjadi fokus perhatian yang tidak dapat diabaikan. Lemahnya Ketahanan Nasional berpengaruh terhadap sistim berbangsa dan bernegara. Tersistematis dan terorganisir sistem Indonesia dilemahkan paska Amandemen UUD1945.*Jati Diri Indonesia sebagai sebuah bangsa nyaris hilang bahkan dipertanyakan*.

Lahirnya puluhan UU semakin menjauhkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, bukan hanya itu UU tersebut juga secara sistemik melemahkan aspek ideologi, politik, ekonomi, budaya, hukum serta pertahanan keamanan. Proses tersebut telah menghantarkan krisis kewibawaan lembaga negara yang menghancurkan sendi-sendi persatuan nasional.

Dampak ini telah memunculkan problematika yang kemudian dihadirkan dalam meluluh lantahkan persatuan nasional adalah dengan menciptakan suatu fragmentasi yang kasat mata, pembelahan yang kemudian memposisikan setiap orang di negeri ini terpaksa untuk memilih, mendukung atau menentang pemerintah yang berkuasa, dengan alasan demi Indonesia.

Tapi keadaan sosial Indonesia tak berubah lebih baik, malah kita mengalami kemunduran sebagai sebuah bangsa. Ruang-ruang publik diisi oleh caci maki, kedengkian dan penuh amarah antar anak bangsa. Untuk dapat keluar dari framing tersebut maka harus dibentuk sebuah tata kelola berpikir yang lebih obyektif sehingga kemudian setiap orang akan memiliki referensi dan panduan kebangsaan yang cukup baik dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Rapat Akbar Bersatu Untuk Indonesia adalah langkah konsolidasi untuk menghadapi keadaan dan situasi bangsa yang akan berkembang mengarah pada kelemahan kedaulatan rakyat terhadap sistem yang sudah pada titik rasa “Liberalistik”.

Jalan Teguh Mencapai Cita-Cita Nasional Tanpa Penjajahan Gaya Baru menjadi tema dan tujuan Rapat Akbar dilaksanakan.

Rapat Akbar tersebut akan melibatkan organisasi-organisasi kerakyatan yang ada di tiap-tiap daerah di Indonesia, yang masih konsen atas situasi-situasi lokal maupun nasional. Berbagai elemen yang hadir nantinya, baik dari elemen sektoral, seperti: Petani, Nelayan, Buruh, Mahasiswa, Pemuda juga organisasi profesi seperti pekerja Kesehatan, Pendidikan, konstruksi, driver online juga ojek online dll, juga elemen-elemen kritis lainnya adalah satu kekuatan besar yang akan mewarnaiisi dariRapat Akbar.

Sebuah kesadaran menjaga Marwah pergerakan dan keutuhan sebagai sebuah anak bangsa adalah *KEWARASAN* dan keteguhan Kami, terus tetap mendorong anak-anak bangsa *Bersatu Untuk Indonesia*.

Elemen-elemen ini akan melakukan Focus Group Diskusi di wilayahnya. FGD adalah tolak ukur dan menjadi arah isi dari lahirnya sikap RA Bersatu Untuk Indonesia maka lintas komponen dan lintas generasi menjadi kekuatan dasar terkonsolidasinya Rapat Akbar.

FGD menjadi standar ukuran yang akan dicapai melalui upaya focus group discussion inilah yang nantinya akan menjadi panduan bersama bukan hanya bagi peserta FGD tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ancaman geo-politik dan geo-ekonomi terhadap kedaulatan bangsa hari ini menjadi masalah yang sangat serius. Berbagai kekuatan asing berlomba-lomba masuk, mempengaruhi dan kemudian menguasai semua potensi yang ada di Indonesia. dengan berbagai cara dan modus, kekuatan asing tersebut juga meremukkan fondasi berbangsa kita. Mereka memperlihatkan kekuatan agresifnya melalui kebijakan politik yang dilahirkan melalui sistim kekuasaan.
Untuk menghadapi setiap gerak infiltrasi kekuatan tersebut diperlukan sebuah standar koreksi yang bukan hanya dapat dipertanggungjawabkan secara politik, moral maupun juga harus dapat memenuhi aspek akademis.

Standar ukuran untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan politik pemerintah agar tetap berada dalam semangat kepentingan rakyat banyak itulah yang akan dirumuskan bersama dalam Focus Group Discussion dalam RAPAT AKBAR BERSATU UNTUKINDONESIA.

*KamiMasih Waras.
*KamiCinta Indonesia.
“Keyakinan Kami membangun Indonesia tanpa kedengkian, amarah dan caci maki”. *Rakyat Adil Sejahtera tanpa Penjajahan Gaya Baru.

Salam Indonesia.
Salam Kemerdekaan
*MERDEKA*

Pers realis sekjen DPP LSM Arun.

Arogansi oknum militer

Lepek news bogor. 18/07/2018

Lagi dan lagi.. pengulangan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum militer kepada warga dilingkungan tempat tinggal nya, menambah catatan buruk dan ego nya mental oknum TNI tersebut, warga taman cibinong asri ibu N dan anak-anak nya mendapat tekanan phisikis oleh seorang oknum militer yang bertugas di Lemhanas, sebut saja S yang mendatangi keluarga ibu N dengan wajah marah tutur ibu N kepada lepek news, si S adalah tetangga dari ibu N hanya berbeda 5blok dari kediaman ibu N.

Kejadian sekitar 04.30 sore, persis nya saya tidak begitu memperhatikan lanjut ibu N, bapak S tiba-tiba datang dan berdiri depan pintu rumah ibu N yang beralamat di perum taman cibinong asri, dengan nada tinggi menanyakan anak dari ibu N sambil memaki-maki dan mengancam akan mengampar, tak lama sebut saja Sd anak dari ibu N yang berusia 10tahun keluar dan langsung mendapat bentakan cacian dan makian dari Bapak S yang merupakan oknum anggota TNi aktip dengan menuduh bahwa anak ibu N si Sd telah merusak tanaman nya, namun karena sd tidak merasa maka sd membela diri tapi justru sitwasi ini membuat pak supriadi berang sambil mengancam sd, ibu N yang ketakutan melihat anak nya ditekan secara sikologis dan diancam berusaha membela namun tak luput dari ancaman S dengan berkata “diam kamu kalo kamu bicara saya gampar kamu” ibu N pun yang ketakutan hanya bisa menangis. Sambil mendekati anak nya karna dipenuhi kekawatiran.

Memang saat kejadian itu sedang sepi mungkin karena sudah sore, dan dirumah itupun hanya ada Y berusia 16th anak tertua ibu N, RM berusia 14th anak kedua nya juga Rb 12th, Sd 10th dan kh yang masih balita 2th, karena suami dari ibu n kebetulan sedang bekerja, namun tak luput dari makian S.

Derita ibu N bertambah saat melapor kejadian kepada pihak kepolisian sekitar jam 9.00 malam diantar oleh sang suami, dengan maksud minta perlindungan dan mediasi kawatir terulang hal serupa dan mengakibatkan konflik dan beban psikologis bagi keluatganya tapi justru pihak penyidik polres cibinong bagian reskrim PPA membuat seolah ini masalah rumit dengan memberikan gambaran seolah masalah ini rumit dan ribet, sebut saja D mengatakan Permasalahan ini gak semudah kita membuat laporan dengan luka pisik bu, ibu justru harus tes dulu ke psikologi dan jika hasil pisikologi ditemukan ciri tekanan pisikologis baru dibuat kan LP dan di BAP, sempat ayah korban memberi masukan kepada pihak penyidik untuk menerima laporan dan kemudian pihak kepolisian memberikan rekomendasi atau pengantar untuk tes pisikologi untuk melengkapi Berkas Berita Acara Pemeriksaan, namun hanya kecewa yang didapat oleh ibu N dan keluaga lantas dengan menggunakan sepeda motor pulang bersama suami dan ketiga anak nya.

Dalam komentar nya dengan pihak lepek new, mereka sangat kecewa dengan kinerja pihak kepolisian, kemana kami mencari keamanan dan perlindungan serta keadilan diNegeri ini tutur nya.

Aditor:Red

Pungli diKab.Bogor kian Marak, Aparat Tutup Mata

Lepek News Bogor. 17.07.2018

Pungutan liar bukan hal baru dan modus operandi nya pun bermacam-macam, tidak terkecuali dikabupaten bogor yang sudah menjadi Budaya disekolah dan instansi pemerintah lain nya, berdasarkan keterangan masyarakat yang diwawancarai mereka tau namun tidak mampu berbuat apa-apa.

Begitulah keadaan nya saat ini, miris tapi terjadi, contoh di MTSN 03 Bogor dengan dalih sumbangan masjid namu terjadi setiap tahun, ketika wartawan kami berkunjung kelokasi sekolah ternyata masjid disana sudah sangat cukup layak

Itulah modus yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah, permainan dengan komitepun menjadi kehafusan, untuk perlindungan pihak sekolah agar tidak terjerat hukum, padahal menurut praktisi hukum Bpk anjas.SH sekalipun lewat siapapun jika muara ke sekolah itu bisa katagori pungitan liar, misalakan begini… lanjut nya, komitte memungut dari orang tua lalu dibelikan barang dan diberikan kepada pihak sekolah dan pihak sekolah menerimanya, itu lah yang dikatan bersama-sama atau sendiri dalam hukum dianggap tetap saja sama, jika disitu cukul ada unsur perbuatan melanggar hukum, mungkin pihak sekolah menganggap orang tua walimurid dan masyarakat bodoh tidak akan paham, dan masyarakat juga selalu membiarkan hal itu terjadi dengan berbagai macam alasannya, belum lagi dugaan pungutan yang alasan nya untuk pembelian laptop disekolah, perlu masyarakat ketahui bahwa biaya-biaya tersebut sebenarnya sudah ada pos tersendiri dari pemerintah, baik dari dana BOS ataupun bisa dari anggaran lain nya.

itulah praktek yang banyak terjadi disekolah dilingkungan pemerintah kabupaten bogor dari hasil investigasi LSM ARUN [ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA] DPD Bogor Raya melalui Bang aziz sekertaris lsm arun, beliau juga menambahkan tidak hanya sebatas itu saja pungutan-pungutan tersebut, ada pungutan untuk kegiatan siswa ada juga untuk pembuatan pangung, ada juga pungutan biaya peningkatan mutu siswa yang nilai nya mencapai Rp 2.500.000; per orang tua wali murid, yang jika diakumulasi nilai nya cukup besar, berdasarkan data kami per angkatan itu 100 murit itu sudah pasti lanjunya menerangkan, bayangkan uang yang dipungut kepada orang tua siswa, sedangkan disisi lain ada dana bos, dana pembangunan sekolah baik rehab ringan dan berat dan dana-dana lain nya yang sudah teralokasi dari pemerintah baik bersumber dari APBD/APBN, yang artinya ini adalah suatu praktek kecurangan dan tindakan melanggar hukum.

Sedangkan para orang tua dari penyelusuran wartawan kami ptihatin, sebut saja R salah satu orang tua wali murid yang merupakan warga cibinong Bogor sampai harus menjual TV dan sepeda motor nya untuk anak nya agar tidak malu dan dapat bersekolah di MTSN03 Bogor, dari 5 anak-anak nya ibu R bahkan terpaksa anak tertua dari org tua wali murid tersebut harus berhenti agar adik-adik nya bisa sekolah, alangkah miris nya.

Sedangkan pihak Pemerintah melalui pesan whatup kepada Bupati selaku kepala daerah ketika dikonfirmasi tidak berkomentar apa pun seolah-olah itu bukan masalah, namun kami belum sempat konfirmasi pada pihak Depak kabupaten akan masalah pungutan tersebut.

Namun ketua DPD LSM ARUN Bogor mengatakan, kami akan mengawal ini sampai ke akhir.. lembaga kami adalah lembaga advokasi, dan kami sedang menyusun laporan, kami juga sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada pihak sekolah, kita akan lihat dan pelajari dahulu sikap dari pihak sekolah namun jika kami anggap perlu dan tidak usaha pihak sekolah memperbaiki keadaan ini maka kami akan ambil langkah hukum, bukti kami kuat dan sudah ada 15 orang tua wali murid yang buat pernyataan tertulis dan siap bersaksi jika ini akan dimeja hijaukan, kami juga akan mendorong pihak terkait untuk bertindak tegas.

Wtw.Bb

Red

Jajaran Pimpinan lsm arun Bogor raya kabupaten/Kota

Kekerasan oknum polisi

Yusuf dicopot mulai hari ini sesuai telegram ST/1786/VII/2018 yang ditandatangani Karo SDM Polda Babel Kombes Enjang Hasan Kurnia. Yusuf digantikan AKBP Stevanus.

Surat telegram mutasi polisiSurat keputusan mutasi AKBP Yusuf yang berdinas di Polda Bangka Belitung, Berdasarkan keterang wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bapak edwin partogi pasaribu.SH. saat dikonfirmasi wartawan lepek.news

Kasus kekerasan ini juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak, diantaranya solihin ketua lsm arun bogor, beliau mengatakan saya sudah berkordinasi dengan kawan-kawan disana, terlepas dari korban salah atau tidak namun tidak dibenarkan seorang penegak hukum melakukan hal-hal seperti itu, untuk diketahui pemukulan oleh oknum polisi tersebut tertuang dalam komunikasi wa berikut.

Yth. Kadiv Propam Polri.

Selamat malam Jenderal, mohon izin melaporkan bahwab pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wib telah terjadi tindak pidana *PENCURIAN* di mini market APRI MART milik an.AKBP M.YUSUF kasubdit di Ditpamobvit Polda Kep.Babel yang dilakukan oleh pelaku/tsk an.Desy, Atmi dan Andy Rafly (anak desy)
*MO*:Pelaku mengambil barang-barang yang ada di *Mini Market APRI MART*berupa barang 2 kotak susu Chil Kid, 1 kotak susu BMT, 4 bungkus mie gelas, 1 kotak susu càir frisian flag, 1 botol susu Hilo dan 1 buah selendang hijau biru dg motif bunga bunga.
Akibat kejadian tsb korban mengalami kerugian sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
Pada saat kejadian Pelaku ditangkap tangan oleh AKBP M.YUSUF dan karyawan toko, kemudian dipukul di TKP oleh AKBP M.YUSUF menggunakan tangan,sandal dan gagang keranjang (Videonya Viral).
Akibat kejadian tsb korban/Pelapor an.AKBP M.YUSUF melaporkan kasus pencurian tsb ke SPKT Polres Pangkalpinang utk proses sidik lebih lanjut.

Sedangkan akibat dari pemukulan oleh *AKBP M.YUSUF* terhadap pelaku pencurian tsb, antara lain:

👉 *Desy*,42 tahun,perempuan,IRT,Islam,alamat.Kel.Cipayung Kec.Depok Jawa Barat
-dipukul dan ditendang menggunakan tangan dan sandal dibagian mata kanan dan kiri lebam

👉 *Atmi*,41 tahun,perempuan,Kristen,IRT,Alamat.Citayem Depok
-dipukul dibagian dahi menggunakan tangan
-dipukul bagian kepala menggunakan sandal luka lebam dimuka
-Lebam tangan kiri

👉 *Andy Rafly (anak Desy)*,12 tahun,islam,Sekolah (SD),Alamat.Kel.Cipayung kec.Depok Jawa Barat
-dipukul dibagian pipi kiri dan kanan sebanyak 3 kali menggunakan tangan
-dipukul dibagian muka,bibir bagian atas pecah.

Tindaklanjut dari Bid Propam adalah :
– mendatangi TKP Toko Apri Mart
-riksa saksi saksi di tkp dan korban (tsk curi yg dipukul)
-kords kasat reskrim utk foto BB
– riksa terduga pelanggar ( saat ini blm dapat diperiksa sehubungan ybs.lagi izin ke.bandung mengurus kuliah anaknya)

Dumm Kabid Propam Polda Kep Babel.

Sumber grup wa jurnalis indonesia

Editor.red

Kapal TNI AD tenggelam

Lepek news bogor:

Innaa lillaahi wa inna ilaihi roojiun

Menurut yang didapat dari share whatupp Informasi kecelakaan laut..kpl TNI dr Marina Ancol ke P Pramuka membawa para dokter utk kegiatan sunat masal TNI AD, kapal trsbt infonya tenggelam di perairan pulau pari
Info dr pemadam Kepulauan Seribu

Dari sumber lain mengatakan tenggelam karena mengalami kerusakan dan sedang membawa perbekalan

Saat berita ini diterbit kan belom ada kepastian dan konfirmasi dari pehak terkait, mengenai penyebab pasti dan jmlah korban dan kerugian yang ditimbulkan dari musibah ini.

Menurut sumber kejadian terjadi 4 bulan lalu
👇👇👇

Sumber wa grup DPP Lsm Arun

Kontributor rudy sumardi

Pembegal Beraksi dan Memakan Korban

Lepek news:

Kepada saudara, teman. Dan sahabat sekalian untuk selalu waspada dimanapun berada. Telah terjadi penembakan oleh rampok/begal di daerah pakojan jakarta barat, deket baso raja. Ada warga (suami, istri, & seorang anak) berboncengan motor mampir untuk beli pulsa. Sementara sang ayah turun untuk membeli pulsa, istri dan anaknya menunggu di motor. Tak berselang lama, si ibu dan anak itu di hampiri pelaku (jambret/begal) utk mengambil tas. Seketika reflek terjadi perebutan antara pelaku dan korban, karena korban mempertahankan miliknya lalu perampok itu mengeluarkan tembakan sebanyak 2,3 kali letusan dan si ibu itu ambruk dari atas motor ke tanah. Sang ayah yang mengetahui kejadian ini berusaha membantu si ibu yang sudah tetjatuh bersimbah darah. Dari ciri fisiknya, si ibu sepertinya sedang hamil.

Sumber: grup wa lentera Nusantara

Kontributor : hendra

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Insan Pers Demo, Bentuk Ketidakpercayaan Terhadap Dewan Pers

Oleh : Aspihani Ideris, S.A.P., S.H., M.H. (Ketua Hukum dan Advokasi Ikatan Wartawan Online Kalimantan Selatan)

MEDIA PUBLIK. Sudah berjalan 19 tahun Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 lahir di negeri Indonesia ini, namun sepertinya kebebasan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang diamanatkan didalamnya tersebut masih adanya pengekangan oleh Dewan Pers sendiri. Sehingga Dewan Pers dianggap sebagai Penghianat insan pers sendiri.

Sebagaimana di ketahui, Dewan Pers itu merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Namun fakta dilapangan yang terjadi saat ini, Dewan Pers bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Seperti halnya ada beberapa jurnalis yang berhasil dipidanakan hanya saja dikarenakan sebuah rekomendasi yang di keluarkan Dewan Pers.

Seperti halnya saudara kami wartawan online Muhammad Yusuf dari Kotabaru, Kalimantan Selatan. Ia dipenjarakan dikarenakan adanya sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers sendiri yang pada akhirnya meninggal dunia pada Minggu, 10 Juni 2018. Ia dipenjarakan disebabkan dengan tulisannya di media http://www.kemajuanrakyat.co.id, http://www.berantasnews.com, dan Sinar Pagi Baru dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dugaan pencemaran nama baik

Muhammad Yusuf ini dipenjarakan karena adanya aduan kepolisi oleh pihak perusahaan sawit PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) sebuah perusahaan milik Andi Syamsuddin alias Haji Isam atas beberapa beritanya yang dimuat di http://www.kemajuanrakyat.co.id dan http://www.berantasnews.com dengan tudingan mencemarkan nama baiknya. Berita yang dipersoalkan antara lain artikel Muhammad Yusuf yang menuduh PT MSAM mencaplok lahan warga.

Polisi lantas mengirim surat permintaan kepada Dewan Pers pada 28 Maret 2018 untuk mengirim ahli soal ini. Polisi juga mengirim penyidik ke kantor Dewan Pers pada 29 Maret 2018. Dan juga Polisi menanyakan pandangan ahli dari Dewan Pers soal beberapa berita yang dibuat oleh Muhammad Yusuf. Sehingga pada akhirnya, atas rekomendasi Dewan Pers, polisi menangkap Muhammad Yusuf dengan tuduhan telah melanggar Undang Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Oleh karena sikap Dewan Pers tersebut membuat sebagian besar insan pers di nusantara memprotes atas kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers. Protes tersebut kian hari kian deras mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah namun Dewan Pers terlihat diam saja seribu bahasa, bahkan terkesan ikut mendorong agar para jurnalis yang kritis membongkar fakta kejahatan malahan dipenjarakan.

Pandangan kita para Dewan Pers yang ada saat ini tidak dewasa dalam mengambil sebuah langkah, padahal kita ketahui Dewan Pers itu berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, walau pada saat itu Dewan Pers hanya berfungsi sebagai Penasehat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Namu seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan pada akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Nah, sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen dan mengayomi serta melindungi insan pers yang berperkara hukum. Selain itupula pembentukan Dewan Pers dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, oleh karena itulah Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.

Dewan pers yang merupakan representasi para insan pers dalam menjaga, mengawal dan melindungi aktivitas para jurnalis sekarang ini sepertinya telah berubah dan melenceng dari cita-cita amanat reformasi. Bahkan Dewan Pers tersebut dituding berubah menjadi seorang pembunuh. Mengapa demikian, buktinya Muhammad Yusuf meninggal dunia hanya karena akibat rekomendasi Dewan Pers sendiri.

Kepecayaan dan harapan yang diserahkan para insan pers sendiri kepada pangkuan Dewan Pers sebagai wakil insan pers dengan masyarakat dan pemerintah dalam menjembatani permasalah pers akhirnya sirna bagai debu yang terhembus angin. Hingga akhirnya kesabaran insan pers tersebut sirna sama sekali dan hari ini Selasa, 4 Juli 2018 membuat Ratusan wartawan dari berbagai penjuru di nusantara melakukan aksi demo ke gedung Dewan Pers sendiri dengan harapan Dewan Pers di “BUBARKAN”.

Dalam orasi kalangan insan pers didepan kantor Dewan Pers hari ini, Rabu (4/7/2018), banyak tudingan anggota dewan pers juga di duga melakukan korupsi. Dan juga Dewan Pers diduga merupakan sebuah tempat bercokolnya para oportunisme. Bahkan Dewan Pers dan Yayasan Pengelola Gedung Dewan Pers diibaratkan bagaikan segerombolan perampok yang bernaung di balik baju pers itu sendiri dan bahkan juga dalam orasi berbagai kalangan insan pers, Dewan Pers bisa juga dicap sebagai pembunuh kaum jurnalis reformis.

Dalam data yang dapat dihimpun, ternyata gedung Dewan Pers tempat bercokolnya para anggota Dewan Pers itu sendiri merupakan gedung yang dibangun atas sumbangan dari asosiasi importir film mandarin. Gedung tersebut diserahkan oleh ketuanya saat itu bernama Sudwikatmono dan diterima oleh Ali Moertopo yang merupakan Menteri Penerangan pada saat itu. Serah terima gedung Dewan Pers terjadi pada 1 Maret 1982. Dan penggunaannya diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto pada 1 Maret 1982. Gedung tersebut diberikan untuk tujuan guna menunjang kegiatan pers Indonesia.

Seiring bergulirnya Reformasi tahun 1998, telah merubah peran dewan pers yang pada saat itu sebagai corong pemerintah, menjadi Independen. Setelah Dewan Pers Independen di sahkan pada tahun 2000, dalam perjalanan selanjutnya telah terjadi dugaan tundak pidana Korupsi, dan Rekayasa oleh oknum Dewan Pers. Informasi yang didapatkan, dugaan Korupsinya dengan cara menyalah gunakan jabatan untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Dewan Pers melakukan merekayasa dengan cara memanfaatkan organisasi wartawan guna mendukung kegiatan Dewan Pers. Setelah mendapatkan dana maka organisasi pers yang mendukungnyapun ditinggalkan bagaikan mendorong mobil mogok. (###)

Kontributor: fery

Islam dan Melayu PENJAJAH, Cornelius ex gubernur Kalbar Rasis??

SUMBER : YOUTUBE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lepek news Bogor

Siaran Pers

*Senator RI Beny Ramdhani Minta Kapolri dan Dewan Pers Segera Hentikan Kriminalisasi Pers*

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Beny Ramdhani mengungkapkan keprihatinan atas sederetan peristiwa kriminalisasi pers yang menimpa wartawan di berbagai daerah. Senator asal Sulawesi Utara ini bahkan mengecam keras tindakan aparat Kepolisian dan Dewan Pers yang mengkriminalisasi jurnalis atas karya jurnalistiknya.

Ramdhani juga menyatakan, mendukung penuh aksi solidaritas yang akan dilakukan wartawan sebagai respon atas tewasnya seorang wartawan (Muhammad Yusuf) dalam tahanan.

“Penangkapan dan pemidanaan wartawan adalah wujud penghianatan terhadap perjuangan reformasi. Pers itu adalah bagian dari reformasi yang harus dijaga kemerdekaannya,” tandas aktivis 98 ini, mengkritisi penerapan pasal pidana umum dalam penanganan sengketa pers.

Menurut Ramdhani, Dewan Pers seharusnya menjadi lembaga yang paling terdepan melindungi dan menjamin kebebasan pers.
“Kalau rekomendasinya justeru menjadikan wartawan dipidana, dan ada yang tewas dalam tahanan, maka sebaiknya seluruh personil Dewan Pers tahu malu dan membubarkan diri sebelum dibubarkan,” tegas Ramdhani ketika dimintai tanggapannya menyangkut permasalahan kriminalisasi pers dan aksi damai yang akan digelar wartawan (4/7) nanti.

Kepada pihak Kepolisian, Ramdhani dengan tegas meminta Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian segera menghentikan kriminalisasi pers yang dilakukan anak buahnya.

“MOU antara Kapolri dan Ketua Dewan Pers yang berisi penyelesaian sengketa pers akan jadi lelucon dan terkesan abal-abal jika implementasinya justeru bertolak belakang, dan kewibawaan seorang Kapolri patut dipertanyakan dalam hal ini,” pungkasnya.

Terkait hal ini juga, Ramdhani berharap Presiden RI Joko Widodo segera turun tangan karena ini menyangkut hajat hidup ratusan ribu wartawan dan puluhan ribu media yang terancam dikriminalisasi dan kehilangan pekerjaan.

“Saya pribadi juga mendukung langkah Ketua Umum SPRI Hence Mandagi dan Ketum PPWI Wilson Lalengke melayangkan gugatan PMH terhadap Dewan Pers, karena nasib wartawan dan media sedang dipertaruhkan,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk diketahui Aksi damai gerakan “Tolak Kriminalisasi Pers Indonesia” akan digelar (4/7) pagi di Dewan Pers dan dilanjutkan ke PN Jakarta Pusat. ***

Sumber : grup WA DPP LSM Arun

Kontributor: nando

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ditempat terpisah

Insan Pers Demo, Bentuk Ketidakpercayaan Terhadap Dewan Pers

Oleh : Aspihani Ideris, S.A.P., S.H., M.H. (Ketua Hukum dan Advokasi Ikatan Wartawan Online Kalimantan Selatan)

MEDIA PUBLIK. Sudah berjalan 19 tahun Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 lahir di negeri Indonesia ini, namun sepertinya kebebasan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang diamanatkan didalamnya tersebut masih adanya pengekangan oleh Dewan Pers sendiri. Sehingga Dewan Pers dianggap sebagai Penghianat insan pers sendiri.

Sebagaimana di ketahui, Dewan Pers itu merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Namun fakta dilapangan yang terjadi saat ini, Dewan Pers bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Seperti halnya ada beberapa jurnalis yang berhasil dipidanakan hanya saja dikarenakan sebuah rekomendasi yang di keluarkan Dewan Pers.

Seperti halnya saudara kami wartawan online Muhammad Yusuf dari Kotabaru, Kalimantan Selatan. Ia dipenjarakan dikarenakan adanya sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers sendiri yang pada akhirnya meninggal dunia pada Minggu, 10 Juni 2018. Ia dipenjarakan disebabkan dengan tulisannya di media http://www.kemajuanrakyat.co.id, http://www.berantasnews.com, dan Sinar Pagi Baru dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dugaan pencemaran nama baik

Muhammad Yusuf ini dipenjarakan karena adanya aduan kepolisi oleh pihak perusahaan sawit PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) sebuah perusahaan milik Andi Syamsuddin alias Haji Isam atas beberapa beritanya yang dimuat di http://www.kemajuanrakyat.co.id dan http://www.berantasnews.com dengan tudingan mencemarkan nama baiknya. Berita yang dipersoalkan antara lain artikel Muhammad Yusuf yang menuduh PT MSAM mencaplok lahan warga.

Polisi lantas mengirim surat permintaan kepada Dewan Pers pada 28 Maret 2018 untuk mengirim ahli soal ini. Polisi juga mengirim penyidik ke kantor Dewan Pers pada 29 Maret 2018. Dan juga Polisi menanyakan pandangan ahli dari Dewan Pers soal beberapa berita yang dibuat oleh Muhammad Yusuf. Sehingga pada akhirnya, atas rekomendasi Dewan Pers, polisi menangkap Muhammad Yusuf dengan tuduhan telah melanggar Undang Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Oleh karena sikap Dewan Pers tersebut membuat sebagian besar insan pers di nusantara memprotes atas kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers. Protes tersebut kian hari kian deras mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah namun Dewan Pers terlihat diam saja seribu bahasa, bahkan terkesan ikut mendorong agar para jurnalis yang kritis membongkar fakta kejahatan malahan dipenjarakan.

Pandangan kita para Dewan Pers yang ada saat ini tidak dewasa dalam mengambil sebuah langkah, padahal kita ketahui Dewan Pers itu berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, walau pada saat itu Dewan Pers hanya berfungsi sebagai Penasehat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Namu seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan pada akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Nah, sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen dan mengayomi serta melindungi insan pers yang berperkara hukum. Selain itupula pembentukan Dewan Pers dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, oleh karena itulah Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.

Dewan pers yang merupakan representasi para insan pers dalam menjaga, mengawal dan melindungi aktivitas para jurnalis sekarang ini sepertinya telah berubah dan melenceng dari cita-cita amanat reformasi. Bahkan Dewan Pers tersebut dituding berubah menjadi seorang pembunuh. Mengapa demikian, buktinya Muhammad Yusuf meninggal dunia hanya karena akibat rekomendasi Dewan Pers sendiri.

Kepecayaan dan harapan yang diserahkan para insan pers sendiri kepada pangkuan Dewan Pers sebagai wakil insan pers dengan masyarakat dan pemerintah dalam menjembatani permasalah pers akhirnya sirna bagai debu yang terhembus angin. Hingga akhirnya kesabaran insan pers tersebut sirna sama sekali dan hari ini Selasa, 4 Juli 2018 membuat Ratusan wartawan dari berbagai penjuru di nusantara melakukan aksi demo ke gedung Dewan Pers sendiri dengan harapan Dewan Pers di “BUBARKAN”.

Dalam orasi kalangan insan pers didepan kantor Dewan Pers hari ini, Rabu (4/7/2018), banyak tudingan anggota dewan pers juga di duga melakukan korupsi. Dan juga Dewan Pers diduga merupakan sebuah tempat bercokolnya para oportunisme. Bahkan Dewan Pers dan Yayasan Pengelola Gedung Dewan Pers diibaratkan bagaikan segerombolan perampok yang bernaung di balik baju pers itu sendiri dan bahkan juga dalam orasi berbagai kalangan insan pers, Dewan Pers bisa juga dicap sebagai pembunuh kaum jurnalis reformis.

Dalam data yang dapat dihimpun, ternyata gedung Dewan Pers tempat bercokolnya para anggota Dewan Pers itu sendiri merupakan gedung yang dibangun atas sumbangan dari asosiasi importir film mandarin. Gedung tersebut diserahkan oleh ketuanya saat itu bernama Sudwikatmono dan diterima oleh Ali Moertopo yang merupakan Menteri Penerangan pada saat itu. Serah terima gedung Dewan Pers terjadi pada 1 Maret 1982. Dan penggunaannya diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto pada 1 Maret 1982. Gedung tersebut diberikan untuk tujuan guna menunjang kegiatan pers Indonesia.

Seiring bergulirnya Reformasi tahun 1998, telah merubah peran dewan pers yang pada saat itu sebagai corong pemerintah, menjadi Independen. Setelah Dewan Pers Independen di sahkan pada tahun 2000, dalam perjalanan selanjutnya telah terjadi dugaan tundak pidana Korupsi, dan Rekayasa oleh oknum Dewan Pers. Informasi yang didapatkan, dugaan Korupsinya dengan cara menyalah gunakan jabatan untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Dewan Pers melakukan merekayasa dengan cara memanfaatkan organisasi wartawan guna mendukung kegiatan Dewan Pers. Setelah mendapatkan dana maka organisasi pers yang mendukungnyapun ditinggalkan bagaikan mendorong mobil mogok. (###)