Berjuang bersama rakyat

Mohon dukungan nya

Advertisements

Tak kenal lelah

Selamat Siang

28 Agustus 2018
Selasa, 30 hari akan dilewati terhitung 30 Juli 2018.

627 KM Semangat Pemuda Menyapa Indonesia Long March Jakarta-Yogyakarta utk Pancasila sebagai hierarki tertinggi.

Tidaklah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan 10 Pemuda diketahui setiap langkah kaki nya dan keberadaan mereka hari ini di Brebes menuju Tegal.

374 KM telah dilalui dan telah sdh setengah perjalanan ditempuh ratusan tempat dikunjungi baik instansi pemerintah, organisasi, kampus, mesjid, musholah, pesantren dan tokoh masyarakat.

Perjalanan “RASA dan MARWAH” Menjadi spirit keyakinan Pancasila di cintai rakyat dan kehendak Pancasila terserap sebagai hierarki tertinggi.

GERAKAN KITA MEYAKINI BAHWA LONG MARCH PANCASILA TELAH MENJADI PEMBICARAAN DLM RELUNG2 SENJA SERTA DOA YG DIHANTARKAN PADA SAAT SINAR KEMERAH2 HAN DI UFUK TIMUR.

Begitu pula kami meyakini binih yg disemai akan tumbuh dan waktu membawa utk dapat dinikmati sebagai manfaat.

Semoga Negara berani dan perangkat bangsa bukan kata-kata.
2018 adalah nilai, faktor objektif telah menghantarkan 1902 sebagai semangat 1908 Kebangkitan, 1928 adalah berhimpun utk mewujudkan mimpi merdeka dan nagasaki-hiroshima 1945 dlm momentum 17 Agustus 1945.

Lalu 2018….????
Semoga RASA dan MARWAH dapat terjawab…..

Sadeng kolot kab.Bogor contoh buruk realisasi Raskin

Bogor 18.08.18

Pernyataan salah satu ketua RT didesa sadengkolot menyangkut program raskin

Program pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan menanggulangi kebutuhan masyarakat seribg sekali terkendala dalam realisasi dilapangan, ini tak lepas dari peean aktip aparatur desa yang menjadi ujung tombak realisasi program-program pemerintah baik pusat, propinsi atau kabupaten/kota.

Situwasi inilah yang dihadapi masyarakat, dimana hak-hak masyarakat kerap kali disalah gunakan oleh oknum tidak bertangung jawab, sebut saja Desa sadengkolot yang terletak disalah satu kecamatan dikabupaten bogor begitu memprihatinkan, dimana realisasi raskin tahun 2017 bahkan mungkin sampai kini terkendala karena oknum nakal, dari pemantawan dan investigasi lapangan kami temui beberapa kejanggalan yang diungkap ARUN advokasi rakyat untuk nusantara.

Adanya dugaan Markup dalam realisasi pendistribusian beras raskin tahun 2017 Bahwa Tidak sesuai harga realisasi yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp ± 1600/kg, namun berdasarkan keterangan masyarakat menebus seharga Rp 2500/kg dengan (potensi kerugian masyarakat Rp900/kg x 20.000kg =Rp18.000.000; akibat dari Markup yang terjadis), berdasarkan informasi yang kami konfirmasi dari LSm arun pihak rukun tetangga menebus kedesa dengan harga Rp30.000/karung/isi 15kg (2000/kg-1600 = 400×20.000kg = 8000.000 potensi kerugian masyarakat dalam sekali pendistribusian pada tingkat Rukun Tetangga).

Bahwa aparat desa berlindung dibalik biaya operational, berdasarkan juklak juknis realisasi beras raskin tersebut terdapat anggaran Rp100/kg untuk realisasi.

Dugaan Pengelapan/Penyelewengan realisasi beras raskin tahun 2017
Bahwa berdasarkan data realiasi resmi dari bulog pada tahun 2017 telah terdistribusi 11 kali mulai tanggal/bulan 8/5, 26/5, 16/6, 27/7, 23/8, 29/9 dua kali, 20/10 dua kali, 14/11 dua kali, ditahun 2017, sebanyak 1.397 karung, sejumlah 20,955 ton, senilai Rp33.528.000; dalam 1x pengiriman, dengan total keseluruhan dari 11x pengiriman senilai Rp 368.808.000;
Bahwa hasil investigasi kami dilapangan hanya terealisasi 4x didistribusikan kemasyarakat sesuai pernyataan masyarakat yang tertuang dalam pernyataan saksi yang kami miliki, yang berarti terjadi dugaan Potensi kerugian masyarakat mencapai Rp 234.696.000; dengan asumsi termurah,
Bahwa telah diduga terjadi penyelewengan atau penggelapan oleh oknum DESa terkait yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan dimuka hukum.

Namun apakah pemerintah tutup mata akan hal seperti ini? Dari konfirmasi kepada instansi terkait belum terjawab.

Sum:Lsm ARUN Bogor

Wartawan :ipong

Red.

BPHTB Penghambat pembangunan dan memberatkan masyarakat Kab.Bogor

Bogor 12 agustus2018

Hari Kemerdekaan 17 agustus 1945 sebentar lagi, biasanya pelbagai perhelatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

Namun kemerdekaan hakiki belum benar-benar terwujud dibumi tergar beriman kabupaten bogor, ini bukan tanpa alasan beberapa penyebab menjadi hal tersebut layak diperhatikan, pasalnya praktek-praktek penjajahan gaya baru terus bermunculan.

Sebut saja penetapan pajak BPHTB tak ubah nya seperti jaman kompeni atau jaman jepang, pasalnya penetapan pajak yang semena mena sungguh memberatkan masyarakat kabupaten Bogor yang merasa terjajah hak nya, bahkan ini tertuang dalam surat keberatan yang dilayangkan masyarakat kepada pihak BAPPENDA kab.Bogor selaku pelaksana regulasi dari pajak BPHTB, namun tak di gubris dan aneh nya lagi surat kurang bayar yang dilayangkan oleh pihak Bappenda bisa dinego dan cincai jika kita bisa loby pihak bappenda, prinsip nya berdasarkan UU perpajakan, dan peraturan presiden juga Peraturan daerah propinsi jawabarat dan kabupaten tidak ada satupun yang memberatkan, namun dengan berlindung dibalik peraturan Bupati pihak Bappenda kab.Bogor menerapkan cara-cara penjajahan kolonial dengan penetapan tidak semestinya.

Namun apa lacur masyarakat takberdaya dibawah tekanan penguasa djolim, masyarakat mengeluh kan hal tersebut sudah bukan 1 atau 2 kali, dan telah dilaporkan keberbagai pihak, bahkan ARUN advokasi rakyat untuk Nusantara sudah melakukan berbagai upaya guna memperjuangkan hak-hak masyarakat mulai dari tingkat daerah dan pusat.

Walhasil Belum satupun aparatur penegak hukum berhasil merubah keadaan yang ada, ini keadaan yang cukul memprihatin kan ucap iin solihin kepada lepek.news, kebenaran dan keadilan telah tuli tutur nya, hukum tak berkutik dihadapan penguasa korup, kami tidak lelah mas hanya kami prihatin dalam memperjuangkan ini, pasalnya apakah sudah separah itu negara ini, kebenaran dan keadilan menjadi barang langka, tapi kami dari arun tidak akan menyerah sebelum semua ini terang benderang dan semua yang terlibat merasakan akibat dari kedjoliman yang dilakukan kepada masyarakat ucapnya.

Sumber:Arun Bogor

Editor :ipong

Red

Alampun bersahabat

Selepas perbatasan cianjur- bandung barat,

Selamat Pagi dan Selamat Beraktifitas

Jika saja rintik hujan tidak turun maka debu dari truk pengakut batu didaerah perbatasan cianjura-bandung barat pasti sanggat mengganggu, terimakasih ya allah engkau buat alam bersahabat sehingga perjuangan adik-adik kami bisa lebih terasa ringgan.

Terima kasih atas Partisipasi Publik Media-media mengawal langkah 10 Pemuda Menyapa Indonesia, 627km Long March Jakarta-Yogyakarta.

Mari bersama kita viralkan sebagai bentuk dukungan Pancasila Sebagai Hierarki Tertinggi.

*CIANJUR TV*

*BANDUNG TV*

Salam Hormat
kita sampaikan untuk semua

Dalam kesederhanaan, kesehajaan kami lakukan perjalanan panjang 627 KM long march Jakarta-Yogyakarta dg keyakinan mewujudkn Pancasila sebagai hierarki tertinggi adalah jalan tengah mnuju Cita2 Nasional.

Pada hari ke 10 dan 11, Rabu 08/09 Agustus 2018
Kami ucapkan trimakasih kepada seluruh komponen masyarakat dan instansi TNI/POLRI dlm hal ini KODIM/POLRES Cianjur serta jajaran civitas Univ. Suryakencana dan juga Satma PP, media Cianjur TV, Bandung TV yg secara tulus dlm dukungan pelepasan Long March Jakarta-Yogyakarta dan tidak putus2 putusnya ucapan kami kepada masyarakat yg mengebadikan gerakan long march dlm rekaman Vedio hp masing2 yg telah puluhan jumlahnya semoga hal itu dapat menjadi kabar yg meluas.

Insyallah dihari ke12 ini dan seterusnya akan slalu diberi kekuatan oleh allah.swt

https://drive.google.com/drive/folders/12vWh0OI_H-kmm6Q8hbAgnRBKJd34YDV0?usp=sharing

Terlibatnya partisipasi long march 2 mhs UNSUR maka ada 10 Pemuda dalam Semangat Pemuda Menyapa Indonesia utk Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Kondisi ini mengingatkan kita bersama “pernyataan legendaris” Ir Soekarno berikan saya 10 Pemuda……

http://www.cianjurekspres.net/post/2297/bumikan-pancasila-dua-mahasiswa-unsur-ikut-jalan-kaki-ke-yogyakarta/

Dihari yg sama 08 Agustus 2018 Rapat Akbar Bersatu untuk Indonesia telah melahirkan Maklumat Rakyat di Jakarta sebagai eksistensi perluasan kehendak Pancasila Sebagai Hierarki tertinggi.

http://dnewsstar.com/rapat-akbar-bersatu-untuk-indonesia-penghantar-maklumat-rakyat/.html

Tidak juga lupa mengucapkan trimkasih kepada Koramil 0806 Cianjur Karang Tengah yg menempatkan kami bermalam di salah satu wisma.

Salam dari kami 10 Pemuda long march Jakarta-Yogyakarta 627 KM Semangat Pemuda Menyapa Indonesia utk Pancasila sebagai hierarki tertinggi.

Cont. Humas Long March :

Hogay (Presidium Komando Jakarta) : 0896-1847-9458
Adit (Presidium Komando Tangsel) : 0858-8525-3511

Salam Solidaritas adalah Panglima
Kaur Ka Ka Kha
Kaur Ka Ka Kha
Kaur Ka Ka Kha

✊✊🇲🇨🇲🇨✊✊

11hari dari 627km

Salam Hormat
kita sampaikan untuk semua

Hari ke 11 akan kita lalui
09 Agustus 2018

Dalam kesederhanaan, kesehajaan kami lakukan perjalanan panjang 627 KM long march Jakarta-Yogyakarta dg keyakinan mewujudkn Pancasila sebagai hierarki tertinggi adalah jalan tengah mnuju Cita2 Nasional.

Pada hari ke 10, Rabu 08 Agustus 2018
Kami ucapkan trimakasih kepada seluruh komponen masyarakat dan instansi TNI/POLRI dlm hal ini KODIM/POLRES Cianjur serta jajaran civitas Univ. Suryakencana dan juga Satma PP, media Cianjur TV, Bandung TV yg secara tulus dlm dukungan pelepasan Long March Jakarta-Yogyakarta dan tidak putus2 putusnya ucapan kami kepada masyarakat yg mengebadikan gerakan long march dlm rekaman Vedio hp masing2 yg telah puluhan jumlahnya semoga hal itu dapat menjadi kabar yg meluas.

https://drive.google.com/drive/folders/12vWh0OI_H-kmm6Q8hbAgnRBKJd34YDV0?usp=sharing

Terlibatnya partisipasi long march 2 mhs UNSUR maka ada 10 Pemuda dalam Semangat Pemuda Menyapa Indonesia utk Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Kondisi ini mengingatkan kita bersama “pernyataan legendaris” Ir Soekarno berikan saya 10 Pemuda……

http://www.cianjurekspres.net/post/2297/bumikan-pancasila-dua-mahasiswa-unsur-ikut-jalan-kaki-ke-yogyakarta/

Dihari yg sama 08 Agustus 2018 Rapat Akbar Bersatu untuk Indonesia telah melahirkan Maklumat Rakyat di Jakarta sebagai eksistensi perluasan kehendak Pancasila Sebagai Hierarki tertinggi.

http://dnewsstar.com/rapat-akbar-bersatu-untuk-indonesia-penghantar-maklumat-rakyat/.html

Tidak juga lupa mengucapkan trimkasih kepada Koramil 0806 Cianjur Karang Tengah yg menempatkan kami bermalam di salah satu wisma.

Salam dari kami 10 Pemuda long march Jakarta-Yogyakarta 627 KM Semangat Pemuda Menyapa Indonesia utk Pancasila sebagai hierarki tertinggi.

Cont. Humas Long March :

Hogay (Presidium Komando Jakarta) : 0896-1847-9458
Adit (Presidium Komando Tangsel) : 0858-8525-3511

Salam Solidaritas adalah Panglima
Kaur Ka Ka Kha
Kaur Ka Ka Kha
Kaur Ka Ka Kha

✊✊🇲🇨🇲🇨✊✊

Bappenda Kab.Bogor melanggar PP 34 tahun 2016

  • Bupati Bogor hj.Nurhanti. saat bersama presiden Jokowidodo

Tarif BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 7 agustus 2018

  • surat kurang bayar yg dikeluarkan Bappenda kab.bogor

Aparat penegak hukum tak berkutik dibawah kaki Bappenda, hingga saat ini tak ada yang berani bertindak walau jelas terjadi pelanggaran didepan mata, baik itu penegak hukum setingkat Pusat apa lagi daerah.

Penyimpangan yang dilakukan oleh Bappenda kabupaten bogor bukan rahasia lagi, bahkan terang-terangan saat wawancara dibeberapa media, pihak bappenda mengakui itu memang dilakukan yaitu memungut pajak BpHTB dengan melanggar perda dan UU, serta PP yang ada, bahkan dalam surat balasan yang dilayangkan oleh pihak Bappenda kepada Lembaga Advokasi ARUN Bogor jelas menyatakan hal tersebut, namun aparat penegak hukum seperti macan ompong jika berhadapan dengan BAppenda terbukti hingga saat ini tak satupun dari mereka diproses hukum, ini mensiratkan dimasyarakat ada warga negara yang kebal hukum dan terkesan hukum hanya tajam dan tegas untuk mereka yang tidak punya kekuatan “masyarakat lemah” jika ini dibiarkan akan mejadi bom waktu bagi pemerintah pusat dan daerah.

Awalnya, BPHTB ditarik sebesar 5 persen. Namun, mulai 8 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2016 tentang PPh final atas penjualan tanah dan bangunan yang berlaku satu bulan sejak PP tersebut ditandatangani, yakni 9 September 2016. Lewat peraturan yang termasuk paket kebijakan ekonomi jilid XI tersebut, Presiden Jokowi juga meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dari 5 persen menjadi maksimal 1 persen tutur iin solihin ketua Advokasi Rakyat Untuk Nusantara

Berikut besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terbaru berdasar PP No. 34 tahun 2016 tentang Tarif Baru Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan.

2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud berdasarkan tarif dari jumlah bruto, yaitu:

Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, atau
Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Sayangnya, hingga dua tahun sejak keputusan tersebut ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bogor pada khususnya tidak mengindahkan kebijakan tersebut, dan ini sama saja Negara dalam Negara, mengapa tidak, penurunan tarif BPHTB ini belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah khusus nya kabupaten bogor yang menjadi konsen Perhatian LSM ARun Bogor Beberapa analis menuturkan, yang salah dari implementasi pengurangan tarif BPHTB, terutama khusus DIRE (Dana Investasi Real Estate), adalah pemahaman yang belum sama antara pemerintah pusat dan daerah. Mayoritas pemerintah daerah takut kehilangan pendapatan dengan adanya penurunan tarif BPHTB ini.

Pemerintah pusat sedang menyiapkan payung hukum setingkat Peraturan Presiden agar paket kebijakan ekonomi jilid XI tersebut bisa berjalan di lapangan. Peraturan ini nantinya berisi insentif bagi daerah yang menjalankan penurunan BPHTB dari 5% menjadi maksimal 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE, Dan kita lihat apakah pemkab bogor masih menerapkan caranya sendiri tanpa takut dengan hukum?

Karena selama ini pun pemda kab.Bogor jika kita periksa sanggat keluar dari peraturan perundang-undangan dan perda, baik dalam menetukan besaran harga yang harus nya dari transaksi/NJOP menjadi harga pasar/taksiran, dan yang harus nya 1% namun masih menerapkan 5% dalam pengali nilai BPHTB sehingga angka atau nilai yang harus dibayarkan cukup fantastis bahkan sekitar bisa mencapai 8 kali lipat dari nilai NJOP yang tertera. Seharus nya dirjen pajak melakukan evaluasi terhadap praktek seperti ini, karena praktek tersebut cukup menyusahkan masyarakat.