Arogansi aparat berakhir perkelahian

Advertisements

Muscab DPD Arun melahirkan pengurus baru

Bogor 3 maret 2019

Ketua Advokasi Rakyat Untuk Nusantara DPD Bogor Raya saat konsultasi dengan dewan penasehat

Re_organisasi adalah sesuatu yang baik untuk organisasi, selain untuk penyegaran juga diharapkan terjadi dorongan kearah positip dan lebih baik.

karena itu realisasi dari program-program organisasi yang berdampak membangun harus segera direalisasikan guna mengupreat SDM dan mobilitas serta manfaat dari keberadaan organisasi tersebut ujar mercyanto.st sekertaris DPD arun bogor raya periode 2019-20124 yang baru dibentuk dan terpilih secara aklamasi, serta telah di SK kan oleh pengurus pusat Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Nusantara yang dinahkodai oleh pengacara senior Bob hasan.SH.MH yang akrab dipanggil bang bob.

Situwasi diluar gedung saat muscab DPD ARUN kab.Bogor

Berikut komposisi anggota pengurus DPD ARUN Bogor periode 2019-2024

Di sisi lain bang iin sapaan akrab ketua DPD Arun Bogor Raya mengatakan “saya berharap dipengurus yang baru ini akan dapat membangun organisasi kedepan, dan fokus pada program-program bersama, target awal saya akan membangun basis internal memperkuat kedudukan para anggota, baru kita merambah ke program-progtam kerja sama baik dengan pemerintah dan swasta ujar nya.

Konsolidasi tingkat anak cabang sebelum mulai muscab

Wtw.ipong

Editing:Red

Soroti Polemik Hi-Tech Mall Surabaya

APTIKNAS JATIM Siap Berkontribusi

Surabaya, Hitech Mall telah menjadi pembicaraan hangat dalam minggu ini, pasalnya Mall yang telah menjadi ICON Kota Surabaya sebagai mall pusat IT Terbesar, Terlengkap dan Termurah di Indonesia Timur tersebut harus segera dikosongkan per Maret 2019 menurut pemberitaan Jawa Pos.

Pengelolaan yang berpolemik antara PT Sasana Boga dengan Pemerintah Kota Surabaya membuat peruntukan gedung ini sebagai pusat perdagangan IT terbesar dan terlengkap di Indonesia Timur dengan nama Hi-Tech Mall harus berakhir Maret 2019 yang beralasan tidak diperpanjangnya kontrak pengelolaan gedung.

“Kerugian cukup signifikan, mereka (pedagang) cendrung sepi, karena sudah tersebar berita pengosongan, padahal harapan para tenan nya masih ingin tetap bertahan di sana”, menurut Okky Tri Hutomo, Ketua DPD APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) Jawa Timur.

Okky yang juga pakar IT ini menyayangkan mengenai polemik pengelolaan HI Tech Mall yang tentu merugikan para pedagang dan konsumen, “Mereka ini kan bukan hanya pedagang kecil, bukan hanya reseller, mereka ini banyak juga para pedagang-pedagang besar, dealer, service center hingga distributor. Ini mungkin yang sepertinya tidak atau belum dipertimbangkan oleh pemerintah kota Surabaya, jika mereka harus pindah dari Hi-Tech Mall, maka imbasnya sangat besar, di perjalanan bisnis IT di Kota Surabaya khususnya” kata Okky.

Informasi terbaru dalam pengelolaan para pedagang ex Hi-Tech Mall direncanakan akan dipindah ke dua lokasi yakni Kaza dan ITC Mall Surabaya, namun hal ini kembali ditanggapi oleh Ketua DPD APTIKNAS Jawa Timur, “Jika mereka keluar dari Hi-Tech Mall, pertimbangannya adalah ekosistem bisnis IT yang sudah terbentuk akan terjadi masalah, belum lagi trafik pengunjung atau konsumen, kemudian konsumen atau penikmat produk IT/komputer dari luar kota Surabaya mengenalnya adalah Hi-Tech Mall Surabaya di jalan Kusuma Bangsa.” ungkapnya.

Supardjo selaku Bendahara DPD APTIKNAS yang juga membuka usahanya di Hi-Tech Mall mengatakan, “Bukan jadi rahasia lagi, jika transaksi bisnis yang datang ke Hi-Tech Mall itu bukan hanya orang Surabaya saja, tapi banyak orang dari luar Surabaya, baik kota-kota di Jawa Timur bahkan sampai Indonesia Timur, kami akan memulai dari nol lagi jika pindah ke tempat yang baru, saya sangat berharap agar ada kesempatan mediasi untuk mencari solusi terbaik, saya juga siap untuk turut terlibat, karena saya dan teman-teman sudah berusaha di Hi-Tech Mall itu telah lama sekali serta berkeinginan tetap berusaha disini.” ujarnya.

Sementara Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Umum DPP APTIKNAS yang memiliki 27 DPD APTIKNAS se Indonesia menyatakan, “Isu polemik Hi-Tech Mall tersebut telah menjadi isu nasional dan sangat memprihatinkan sekali, oleh sebab itu upaya mediasi dengan Pemerintah Kota Surabaya termasuk dengan Wakil Rakyat bisa menjadi solusi yang baik, dan APTIKNAS yang anggotanya juga banyak menjalankan bisnis di Hi-Tech Mall siap membantu dan mendukung agar iklim bisnis IT di Hi-Tech Mall kembali kondusif dan tumbuh kembali. Salah satu contoh mungkin pengelolaan Hi-Tech Mall Surabaya bisa dilakukan oleh perusahaan daerah semisal PD Pasar Surabaya, sehingga pemerintah kota bisa mendapatkan pemasukan dari para pelaku bisnis IT di Hi-Tech Mall tanpa perlu berpindah ke lokasi yang lain.” ungkap Hoky.

Hoky juga menyatakan sangat mendukung upaya yang dilakukan Ketua DPD APTIKNAS Jawa Timur, “Jika diperlukan sebagai pihak mediasi, saya selaku Ketum DPP APTIKNAS siap hadir terbang dari Jakarta.” pungkasnya.

Maps for any way

Fenomena Tahun Baru

#Opini Bogor 12/18

Ibu-ibu siap-siap Dengan segala kebutuhan liburan, Bapak sudah ambil libur dan anak-anak siaga 1 untuk berangkat merayakan malam tahun baru.

Gadis-gadis bersolek cantik dan mempersiapkan untuk diangap sempurna oleh sang kekasih sekalipun harus serahkan keperawanan, maklum arjuna nya sudah wanti-wanti mau hepy dan enjoi malam tahun baru ini.

Pemuda-Pemuda mempersiapkan obat perangsang, obat tidur keras dan kondom alat untuk keperkasaan lain nya, tidak lupa memastikan kekasih untuk ready pergi dimalam tahun baru yang ceria.

Bapak/ibu dirumah sudah siap-siap mengijinkan putra/putri nya untuk bermalam tahun baru nya, sebab bapak/ibu tidak ingin dibilang kolot, kampungan dan sebutan lain nya, malu dong dianggap orang tua tidak gaul, tidak sebatas menginjinkan merekapun mempasilitasi, uang saku, hotel berjalan/mobil, bahkan Nomor darurat kalo putra-putri nya perlu sesuatu yang bersifat urgent/mendesak.

Setiap tahun hal tersebut berulang, dan buah dari hal-hal diatas, Ada yang hamil diluar nikah, Ada yang mendatangi dukun/bidan/klinik aborsi, Ada yang bunuh diri karena beberapa bulan selanjut nya cowo nya ninggalin dia, Ada yang kena penyakit spilis, Ada yang kena HIV aids, Ada yang jadi korban kecelakaan, Ada yang jadi korban over dosis, ada yang meninggal keguguran, ada Dropuot putus kuliah dan lain-lain.

Lalu para orang tua berkata sambil menangis

“YA ALLAH APA DOSA SAYA DAN ANAK-ANAK SAYA, SEHINGGA KAU TIMPAKAN BENCANA INI PADA KAMI”

Itulah fenomena malam tahun baru…

Selamat tahun baru

Penulis:Red

Diambil dari isi tausiyah KH.Ir.Sesar djayaputra.

__________________________________

*Dahsyatnya Sebuah Pena*

_*Oleh : Dr. Ibnu Mazjah, SH, MH*__

_Alladzi Allama bil Qalam._ Kalimat tersebut merupakan kutipan dari ayat Al Qur’an surat Al Alaq ayat 4, yang artinya _“Yang mengajarkan (manusia) dengan pena”._ Surat tersebut, dalam keyakinan saya pribadi dan umat Islam umumnya adalah wahyu pertama yang diturunkan Tuhan (Allah SWT) kepada Nabi Muhamad SAW.

Ada beberapa hikmah dari kandungan ayat tersebut, yang dalam konteks kekinian amat signifikan dikaitkan dengan situasi yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia, khususnya. Situasi tersebut disebabkan karena begitu signifikannya pengaruh pena terhadap kehidupan sosial manusia. Menurut Al Imam Ibnu Katsir, secara hakiki terdapat 3 jenis pena. Yang pertama adalah, Akal (Otak), kedua, pena yang sesungguhnya, dan yang ketiga adalah pena “lisan”.

Sedangkan menurut Imam Al Qurtubi, pena dibagi 3 macam. Pertama adalah, __al awwal qalamuttaqadir_ atau pena takdir, yakni pena yang diciptakan langsung oleh Allah SWT. Dengan pena tersebut Allah memerintahkan penaNya untuk menulis taqdir manusia, mulai dari hidup, mati, rejeki, jodoh, dan seluruh kejadian alam.

Tulisan mengenai takdir itu tersimpan di Lauh Mahfudz. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Ash : Allah mencatat taqdir mahluknya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Daun yang berguguran, angin yang bergerak meniup alam, tanah yang dibasahi air, hingga musibah gempa bumi, tsunami, kesemuanya itu diyakini sebagai suratan dan merupakan taqdir yang sudah tertulis.

Pena kedua adalah pena Malaikat, yang digunakan untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Dengan pena itu pula, Tuhan memerintahkan malaikat menulis pada malam lailatul qadar nasib seseorang untuk 1 tahun berikutnya.

Sedangkan yang ketiga adalah _qalamunnas_ , pena manusia. Pena ini lah yang menjadi salah satu faktor yang menentukan dinamika dan aktifitas sosial manusia, yang apabila pena tersebut dipergunakan secara baik akan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Diantaranya dengan menggunakan pena, berbagai macam ilmu diajarkan. Ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Sebaliknya, di tangan orang jahat pena dapat menjadi instrumen dalam melakukan kejahatan, seperti memfitnah, berbohong (hoax), menipu dan lain sebagainya.

Dalam konteks hukum positif, terdapat jenis kejahatan yang dilakukan melalui instrumen pena yang secara filosofi bersumber kepada ajaran hukum alam tentang pentingnya menjaga lisan. Manivesto dari kejahatan tersebut pada akhirnya tertuang di dalam pengaturan yang berhubungan dengan delik pencemaran nama baik. Berdasarkan ajaran konsep _common law system_ , kejahatan pencemaran yang dilakukan melalui instrumen tulisan dikenal dengan istilah _libel_ . Adapun kejahatan pencemaran yang dilakukan dengan lisan disebut dengan _slander_ .

Pengaturan itu tertuang di dalam Wetboek van strafrecht atau KUHP, sebagai kitab induk hukum pidana dalam sistem hukum positif kita. Dalam perkembangan dunia yang kian dinamis, bentuk dan penggunaan pena mengalami perluasan bukan lagi hanya bertumpu kepada bentuk pena secara fisik melainkan pada tombol komputer, bahkan hanya melalui kendali jari pada handphone atau smart phone. Begitupun pengaturan hukumnya tak lagi melulu bertumpu kepada KUHP melainkan undang-undang khusus _(lex specialis)_ yakni UU No. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE karena menyangkut dunia maya.

Merujuk kepada dahsyatnya pengaruh pena, alangkahnya baiknya kita semua, warga masyarakat Indonesia, berhati-hati, menjaga etika hukum, etika pergaulan, etika bermasyarakat dan bernegara baik dalam penggunaan pena (lisan) maupun pena yang secara langsung menghasilkan tulisan, karena begitu banyaknya prahara hukum terjadi akibat dahsyatnya pengaruh pena.

Wallahu Alam Bishawab

_**Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar Banten dan Anggota Majlis Tahsin Masjid Asy Syakirin*_

Diskusi akhir tahun oleh FNJI

Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI) mengadakan
diskusi Publik dengan tema Evaluasi Akhir Tahun, Pemilu di Tengah Menguatnya Polituk Identitas, Rakyat Untung Apa Untung? dilaksanakan di Hotel Cordela Kramat Raya Senen Jakarta Pusat pada Rabu (27/12).

Acara diskusi publik hadir sebagai keynote speaker
Irjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono, MSI., selaku Kasatgas Nusantara Mabes Polri.
Hadir juga para wartawan /i yang ada di Jabodetabek, wartawan FNJI dan aktifis ormas tertentu.

Irjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono,Msi., mengatakan bahwa,”Isu-isu yang sensitif seperti Ras adalah suatu isu yang paling harus di waspadai dalam perkembangan informasi sekarang ini sebagai salah satu inflementasi dari pemilu yang akan kita hadapi di tahun 2019 nanti dimana masyarakat dihadapkan kepada situasi yang baru dengan masuk kedalam tps dengan memilih surat suara yang ada sebanyak 5 surat suara.

“Pemilu kita sekarang ini adalah merupakan potensi kerawanan dalam pemilu. Karena dalam internal partai antara caleg juga ada kerawanan karena merebutkan suara agar masuk dan menjadi anggota dewan,”tambah Gatot.

Para caleg akan mencari pendukung suaranya sebanyak mungkin, banyak cara asal jangan pake berita hoax, politik identitas, money politik, dan cara-cara yang keluar dari koridor. Akan menjadi calon terpilih yang terbaiklah yang menjadi anggota yang terpilih dengan cara terbaik pula.

Analisa kerawanan pemilu 2019 dimana Pileg dan Pilpres diselenggarakan serentak dengan parlementary threshold 4 % Parpol bersaing keras merebut suara dalam pileg dan pilpres.
Politik identitas/politisasi SARA, pemanfaatan isu-isu yang dapat memecah belah, black Campaign & Negative campaign, hoax, ujaran kebencian dll.

“Maka kita harus bersinergi dengan seluruh elemen semisal dengan organisasi-organisasi masyarakat, kepemudaan dan juga kepada media konvesional juga media sosial yang ada maka terjalin kondisi yang kondusif dalam pemilu mendatang tahun 2019,” harap Gatot.

Bang Adnan selaku ketua umum FNJI dalam sambutannya mengatakan, ” Adapun kegiatan ini diadakan dimana masyarakat resah akan negara kita , yang akhir-akhir ini saling mencela/ menjelekkan , ini juga terjadi politik Identitas mengalami radikalisme/ penguatan, apalagi ada berita hoax dan adanya berita yang diterima masyarakat tanpa filter lagi.
Makanya disini kita bersama- sama untuk berdiskusi agar berita Yang disampaikan Ke masyarakat harus berdasarkan fakta/ nyata dan tidak hoax.

rjen Polisi Dr. Gatot Eddy Pramono, MSi dalam juga memaparkan,
Bahwa sudah saatnya para awak media
Datang Ke Polda (Polres/Polsek) yang ada di 34 provinsi di Indonesia ketemu bagian humas berkerja-sama untuk menangkal berita hoax/ ujar kebencian.
Berita harus mulai mengangkat menguatnya Politik identitas.

Sejak tahun 1908 kita, negara kita berdiri
dengan kesepakatan, dan seiring dengan waktu negara kita menjalani perubahan-perubahan.
Perubahan Yang dibuat lambat laun akan terlihat.
Dahulu Pemilu kita dilaksanakan secara tidak langsung dan sekarang telah menjadi langsung.
Saat ini saya mau mengajak para awak media agar tidak menyebarkan berita hoax dan membuat ujar kebencian.
Misalnya menerbitkan issue SARA.

Sebelum negara kita berdiri , para pendiri bangsa sejak tahun 1908 Sudah bersepakat di bidang sosial, ekonomi , budaya, politik untuk bersama sama membuat NKRI menjadi negara yang kuat.
Nilai nilai kebangsaan / kebersamaan terus dipertahankan hingga tahun 1928 (dikenal dengan Sumpah Pemuda).
Tahun 2050 dan di prediksi ahli ekonomi bahwa Indonesia termasuk negara ke-4 terkuat ekonominya setelah negara
Cina, Amerika, dan India.
Indonesia memiliki
715 suku bangsa di Indonesia , dimana 117 juta penduduk Indonesia memakai alat HP digital/ dan menggunakan internet ini dapat menimbulkan berita- berita Yang hoax.
Kita harus menempatkan
Media sebagai Pilar Ke – 4, Media harus, menciptakan cooling system bersama TNI/ Polri .
Karena kita mempunyai visi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia jangan sampai terpecah-belah.
Indonesia adalah rumah keberagaman.

Media jangan menjadi kompor, hendaklah menjadi cooling sistem.
Awak media kedepannya harus bisa diajak bergabung dan melakukan peliputan bersama rekan-rekan wartawan di press room Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Redaksi

Tsunami di antisipasi Banjir yang datang

Penomena alam memang tidak ada yang dapat diprediksi, beberapa contoh telah terjadi, Jogja dikawatirkan Gunung meletus Gempa dahsyat yang datang, dan gempa dikawatirkan Gunung tiba-tiba meletus.

Sama hal nya dengan letusan krakatau dan tsunami yang di kawatirkan namun air bah yang singgah, itulah rahasia alam yang diatur oleh sang pencipta, yang manusia dengan teknologi nya tak mampu menjangkau.

Di unggah dari youtube

Kiriman kontributor

Dewan Pers dan Propaganda nya

Keterangan Foto: Heintje G. Mandagie Ketua Umum DPP SPRI bersama Ketua Dewan Penasehat Sekber Pers Indonesia Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno

*PRESS RELEASE*
Kepad yth:
Seluruh Pimpinan Redaksi,
Pimpinan Organisasi Pers, dan wartawan Se-Indonesia.

Mhn diviralkan tulisan ini.

*DPI Solusi Dari Peraturan dan UKW Abal-Abal Dewan Pers*

Jakarta- Dewan Pers kerap menuding puluhan ribu media yang belum diverifikasi dan ratusan ribu wartawan yang belum ikut Uji Kompetensi Wartawan atau UKW, dengan sebutan abal-abal. Upaya Dewan Pers mencitrakan media dan wartawan abal-abal itu sukses membuat wartawan dan seluruh pemilik media kalang-kabut, sehingga terpaksa berduyun-duyun mengikuti proses verifikasi media dan kegiatan UKW dengan biaya tinggi sekalipun.

Sangat sulit mencari pembenaran bahwa pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut memang murni untuk peningkatan kualitas dan standar profesi wartawan dan bukan untuk tujuan meraup lembaran rupiah di balik itu.

Tudingan abal-abal telah menjadi senjata Dewan Pers untuk menekan wartawan dan media agar mengikuti verifikasi media dan kegiatan bisnis UKW.

Disadari atau tidak Dewan Pers telah dengan bangganya menjadikan wartawan sebagai objek bisnis UKW abal-abal.
Mengutip ulasan mengenai Definisi sertifikasi kompetensi kerja versi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bahwa Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Untuk memastikan dan memelihara kompetensi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perlu diketahui juga, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, proses pemberian lisensinya mengadopsi kepada standar ISO 17024.

Nah, dari pertimbangan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ke-27 LSP versi Dewan Pers tidak mengacu pada ketentuan tersebut atau tidak professional dan memenuhi standar ISO 17024 alias abal-abal.

Sejatinya, sertifikasi kompetensi berkaitan dengan pencapaian pengalaman dan kemampuan dari tenaga kerja professional. Jadi perlu digaris bawahi bahwa lembaga yang dapat menentukan seseorang bekerja atau tidak adalah industri atau perusahaan pers (bagi wartawan). BNSP bersama-sama dengan LSP hanya berada pada posisi membantu industri (perusahaan pers) untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga (wartawan) kompeten.

Dewan Pers sepertinya perlu mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penerapan sertifikasi kompetensi yaitu Penerapan Wajib Setifikasi, penerapan Disarankan Sertifikasi (advisory) dan penerapan Sukarela Sertifikasi (voluntary). Penerapan Wajib pada sertifikasi kompetensi dilakukan oleh otoritas kompeten sesuai bidang tekhnisnya berdasarkan regulasi perdagangan jasa antar negara (WTO) terutama GATS yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga penerapan Wajib Sertifikasi harus mengacu pada perjanjian ini. Penerapan Wajib Sertifikasi Kompetensi didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan safety (keselamatan), security (keamanan), dan mempunyai potensi dispute (perselisihan) besar di masyarakat, dan seharusnya dinotifikasikan ke WTO.
Jadi sangat jelas dan terang benderang bahwa UKW bagi wartawan tidak wajib. Dengan begitu, sudah terbukti UKW yang dilaksanakan Dewan Pers ternyata tidak masuk pada jenis Penerapan Wajib Sertifikasi. Yang paling tepat UKW bagi wartawan diterapkan adalah jenis Penerapan Disarankan. Karena dalam program ini pemerintah memberikan insentif apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam program ini, seperti bantuan sertifikasi, bantuan pengembangan kelembagaan dan sebagainya. Sistem inilah yang paling banyak dilaksanakan di dalam negeri. Nah, sistem Penerapan Disarankan Sertifikasi inilah yang paling tepat diterapkan kepada wartawan untuk UKW. UKW seharusnya tidak dijadikan legitimasi seseorang disebut wartawan atau bukan wartawan.

Kebutuhan UKW ini sesungguhnya untuk meyakinkan pelanggan Koran atau pembaca media online, dan pemirsa televisi dan radio untuk percaya bahwa proses pembuatan berita tersebut layak dipercaya karena dikerjakan oleh wartawan professional yang bersertifikat UKW.
Dengan demikian publik atau masyarakat pembaca dan pemirsalah yang menjadi penentu rating maupun jumlah pembaca dan pemirsa dari berita media yang diyakini nilai kebenarannya. Semua akan terseleksi secara alamiah tanpa harus dibuat surat edaran ke mana-mana oleh Dewan Pers mengenai wartawan atau media mana yang harus dilayani.

Seperti contoh mengenai regulasi tentang makanan biasanya ada label halal dari MUI sehingga masyarakat tahu makanan apa dan restoran mana yang halal dikonsumsi.
Seharusnya, hal itu yang dilakukan Dewan Pers. Tidak perlu memusuhi dan mencela wartawan dan media dengan sebutan abal-abal. Cukup label terverifikasi Dewan Pers dan wartawan bersertifikat UKW dipampang di halaman depan media. Selebihnya biarkan masyarakat yang memilih dan menentukan media seperti apa yang layak dibaca dan ditonton serta didengarnya.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, wartawan itu menjadi professional bukan karena ikut UKW abal-abal versi Dewan Pers, melainkan karena sebelum menjadi wartawan terlebih dahulu dilatih dan dididik oleh pimpinan di masing-masing media. Learning by doing atau belajar sambil mengerjakannya. Pendidikan dan peningkatan kualitas itu lazimnya dilakukan oleh level pimpinan redaksi atau redaktur kepada reporter dan Pimpinan redaksi kepada para redaktur di bawahnya. Itu mekanisme umum yang terjadi di keredaksian dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik.
Kalau kemarin ada yang menulis bahwa UKW akan memisahkan antara wartawan professional dan wartawan abal-abal tentunya terbantahkan. Parameter seperti itu justeru terlalu sempit dan tendensius.

Buktinya, sampai hari ini kita masih disuguhkan pemandangan media-media mainstream berskala nasional ‘melacurkan diri’ dengan menjual idealisme pers melalui pemberitaan yang terlalu berpihak kepada arah politik kelompok penguasa. Tulisan ini bukan anti penguasa tapi untuk membuktikan bahwa parameter professional media terverifikasi, dengan segudang wartawan UKW, tidak akan menjamin bahwa karya jurnalistik abal-abal tidak akan terjadi.

Berkaitan dengan verifikasi media yang dilaksanakan Dewan Pers, sudah menjadi pembahasan hangat di kalangan wartawan. Media yang belum diverifikasi Dewan Pers kerap mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi akibat pemberitaan. Bahkan, surat edaran Dewan Pers ke seluruh pemerintah pusat dan daerah, dan ke perusahaan-perusahaan nasional dan daerah telah mengancam eksistensi perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers. Dewan Pers telah menjelma menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintah pusat di tingkat kementrian, pemerintah daerah, dan bahkan perusahaan pelat merah dan swasta untuk melaksanakan ketentuan yang dibuatnya hanya melalui selembar Surat Edaran. Begitu superiornya Surat Edaran Dewan Pers sehingga para menteri, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin perusahaan nasional dan daerah tidak berani melawan meskipun jelas-jelas itu (surat edaran Dewan Pers) melanggar dan mencederai kemerdekaan pers yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sudah sangat jelas bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi : ‘Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.’ Berbicara masalah hak, maka sebagus apapun peraturan Dewan Pers (menurut dia) jika melanggar hak asazi manusia maka akan berhadapan dengan pelanggaran konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara) yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepal Desa atau yang setingkat.”

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa : “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”
Dalam pasal 15 ayat (2) huruf F, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : ‘memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.’
Sangat jelas di situ, Dewan Pers tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri. Bahkan dalam Undang-Undang Pers jelas tertulis bahwa fungsi Dewan Pers hanya ‘memfasilitasi.’ Jadi organisasi-organisasi pers lah yang berhak dan berwenang membuat peraturan-peraturan di bidang pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers.

Patut diakui bahwa persoalan yang menjadi kekuatiran dan keresahan sekelompok elit yang mengaku pers professional, adalah dampak dari kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang telah membuka peluang yang sangat luas dan mudah bagi warga masyarakat untuk mendirikan usaha media dalam skala kecil dan menengah. Dalam prakteknya, memang banyak kejadian memprihatinkan dimana sebagian kecil warga masyarakat yang keliru dan salah menggunakan media sebagai alat untuk memeras pejabat dan pengusaha. Namun demikian, itu (penyalahgunaan media) bukan berarti secara global Dewan Pers bisa menggenaralisir dan mencitrakan negative terhadap 43 ribuan media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal yang didirikan dengan tujuan untuk memeras pejabat. Tugas untuk menindak dan menertibkan itu (kasus pemerasan) bukan urusannya Dewan Pers melainkan pihak kepolisian dan organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan.

Sudah sangat jelas bahwa Peraturan Dewan Pers sendiri Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers pada poin ke 17 disebutkan : ‘Perusahaan Pers Media Cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.’ Jadi verifikasi media itu tugas organisasi pers untuk menertibkan dan mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan media.
Namun, pada prakteknya peraturannya dilanggar sendiri oleh Dewan Pers. Verifikasi media yang seharusnya dilakukan oleh organisasi perusahaan pers justeru diambil alih langsung oleh Dewan Pers.

Sedangkan untuk media online yang saat ini berjumlah puluhan ribu media ternyata belum ada peraturannya sama sekali tentang verifikasi. Jadi, verifikasi media online yang dilakukan Dewan Pers sesungguhnya selain bertentangan dengan Undang-Undang, juga tidak memiliki dasar hukum.

Dengan segala pertimbangan dan acuan hukum di atas maka dapat kami simpulkan bahwa apa yang dilakukan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers dan pelaksanaan kegiatan UKW bagi wartawan adalah tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku alias abal-abal.

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah sulitnya akses warga masyarakat di daerah yang menjadi korban pemberitaan dan atau wartawan lokal yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi dan pelarangan peliputan, untuk melapor ke Dewan Pers karena jarak dan biaya ke Jakarta cukup memberatkan. Tak jarang pihak-pihak yang merasa dirugikan atau korban pemberitaan terpaksa melaporkan dan menyelesaikan sengketa pers melalui jalur pidana ke pihak kepolisian di daerah. Selama bertahun-tahun Dewan Pers membiarkan kondisi ini terus terjadi dan dialami wartawan dan media. Bahkan Dewan Pers justeru ikut masuk di dalam persoalan kriminalisasi pers dengan membuat rekomendasi ‘sesat’ yang isinya menyatakan bahwa wartawan yang membuat berita bukan wartawan karena belum ikut UKW, dan media yang memberitakan belum diverifikasi, sehingga merekomendasikan kepada pihak pengadu agar meneruskan sengketa pers melalui jalur pidana umum atau pelanggaran UU ITE.

Sebagai solusi dari seluruh permasalahan di atas, baru-baru ini Sekretariat Bersama Pers Indonesia mengumpulkan ribuan wartawan dari berbagai penjuru tanah air untuk mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia tahun 2018. Mubes ini bertujuan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi wartawan Indonesia untuk menentukan sendiri masa depannya. Mubes Pers Indonesia 2018 ini telah menghasilkan sebuah keputusan besar yakni Deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen atau DPI. Keputusan untuk membentuk DPI ini adalah sebagai jawaban atas kinerja buruk Dewan Pers yang selama ini dianggap sebagai ‘perusak’ kemerdekaan pers. Ratusan milyar rupiah bahkan mungkin sudah triliunan rupiah anggaran negara selama bertahun-tahun habis melalui sekretariat Dewan Pers di Kementrian Kominfo untuk pengembangan kualitas pers nasional, namun masalah pers tidak juga terselesaikan. Sebesar itu anggaran negara tercurah bagi sekretariat Dewan Pers namun masih ada saja sebutan abal-abal terhadap puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan oleh Dewan Pers. Bahkan, akhir-akhir ini begitu marak kriminalisasi pers terjadi akibat peran rekomendasi Dewan Pers di dalamnya. Satu buah berita seharga nyawa sudah terjadi di Kalimantan Selatan. Almarhum Muhammad Yusuf meregang nyawa dalam tahanan akibat dikriminalisasi karya jurnalistiknya. Ini bukti bahwa Dewan Pers bukan hanya gagal melindungi kemerdekaan pers tapi telah menjadi bagian dalam upaya mengkiriminalisasi pers. Untuk itulah DPI akan hadir sebagai penyelamat kemerdekaan pers. Nantikan pemilihan Anggota Dewan Pers Independen oleh 51 anggota tim formatur yang akan mengadakan rapat pemilihan pada awal tahun 2019 nanti melalui Kongres Wartawan Indonesia 2019. Kita tentukan sendiri masa depan pers Indonesia menuju pers yang professional dan bertanggung-jawab.

Penulis :
*Heintje G. Mandagie*
Ketua Tim Formatur Pemilihan Dewan Pers Independen/
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia

Lampung & Banten Terdampak air laut pasang

Bandar lampung 22desember2018

Air laut pasang didaerah pesisir, masyarakat tanggap ke dataran tinggi, berdasarkan informasi saudara andre masyarakat yang sedang berada di hotel kawasan pantai Kalianda teluk panjang pada ngungsi ujar beliau

Begitu pula keterangan warga ibu nurida wati warga bandar lampung yang mendapat kabar dari sanak saudara nya Kotaagung juga pada ngungsi….Aer laut naek..,isuu sunami… Ujar nya.

Sementara dari pihak terkait belum dikonfirmasi dan masih dalam penyusuran lebih lanjut oleh kontributor lepeknews.

Berikut keterangan pihak kepolisian yang sedang dilapangan

Berikut vidio amatir warga

Bahkan wilayah anyer pun tak luput terkena dampak air pasang, berikut vidio amatir warga

Pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 22:00 telah terjadi kenaikan air laut hingga mencapai pemukiman rumah warga. Berdasarkan data perkiraan pasang surut air laut dari DISHIDROS, pasang maksimum air laut terjadi pada pukul 18.00 – 19.00 WIB dengan tinggi hingga 1.5 meter. Analisis penyebab terjadinya gelombang air laut pasang:

1. Posisi terdekat antara bumi dan bulan yang akan terjadi pada tanggal 24 Desember 2018 atau yang disebut *PERIGEE*
2. *Pasang laut purnama (spring tide)* terjadi ketika bumi, bulan dan Matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama.

Press Release:

*PERISTIWA TSUNAMI DI PANTAI BARAT BANTEN TIDAK DIPICU OLEH GEMPABUMI*

Mencermati peristiwa tsunami di Pantai Barat Provinsi Banten pada tanggal 22 Desember 2018, malam hari sekitar pukul 21.27 WIB maka Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi peristiwa tersebut, BMKG segera melakukan analisis rekaman data sinyal seismik di beberapa sensor seismik terdekat dengan lokasi terjadinya tsunami.

2. Berdasarkan analisis sinyal seismik tidak didapatkan adanya rekaman gempabumi pada waktu yang berdekatan dengan waktu terjadinya tsunami di sekitar Banten dan Lampung.

3. Berdasarkan hasil pengamatan tidegauge (sementara), didapatkan data sebagai berikut:
a. Tidegauge Serang tercatat pukul 21.27 WIB ketinggian 0.9m
b. Tidegauge Banten tercatat pukul 21.33 WIB ketinggian 0.35m
c. Tidegauge Kota Agung Lampung tercatat pukul 21.35 WIB ketinggian 0.36m
d. Tidegauge Pelabuhan Panjang tercatat pukul 21.53 WIB ketinggian 0.28m

4. Peristiwa ini tidak disebabkan oleh aktifitas gempabumi tektonik.

Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jakarta, 22 Desember 2018

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG
RAHMAT TRIYONO, S.T., Dipl. Seis, M.Sc.

*Korban Tsunami Terus Bertambah, 20 Meninggal Dunia, 165 Luka-Luka dan 2 Hilang*

Dampak dari tsunami yang menerjang pantai di sekitar Selat Sunda, khususnya di Kabupaten Pandenglang, Lampung Selatan dan Serang terus bertambah. Tsunami terjadi pada 22/12/2018 sekitar pukul 21.27 WIB. Faktor penyebab tsunami masih dilakukan penyelidikan oleh BMKG untuk mengetahui secara pasti. Kemungkinan disebabkan longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang pasang akibat bulan purnama. Dua kombinasi tersebut menyebabkan tsunami yang terjadi tiba-tiba yang menerjang pantai. BMKG masih berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk memastikan faktor penyebabnya.

Sementara itu dampak tsunami menyebabkan korban jiwa dan kerusakan. Data sementara hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah mengingat belum semua daerah terdampak di data.

Dari 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka dan 2 orang hilang terdapat di 3 wilayah yaitu di Kabupaten Padenglang, Lampung Selatan dan Serang. Di Kabupaten Pandeglang daerah yang terdampak terdapat di Kecamatan Carita, Panimbang dan Sumur. Data sementara tercatat 14 orang meninggal dunia, 150 orang luka-luka, 43 rumah rusak berat, 9 unit hotel rusak berat dan puluhan kendaraan rusak. Daerah yang terdampak parah adalah permukiman dan wisata di Pantai Tanjung Lesung, Pantai Sumur, Pantai Teluk Lada, Pantai Panimbang, dan Pantai Carita.

Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 3 orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka. Sedangkan di Kabupaten Serang terdapat 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka dan 2 orang hilang. Daerah yang terdampak di Kecamatan Cinangka.

Penanganan darurat masih terus dilakukan oleh BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, SKPD, Tagana, PMI, relawan dan masyarakat. Bantuan logistik disalurkan. Sementara itu Jalan Raya penghubung Serang-Pandeglang putus akibat tsunami.

Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu yang menyesatkan. Update penanganan darurat akan terus disampaikan.

Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

Editor:Redaksi

Senator reality

Senator Aceh Minta Kapolres Tangguhkan Penahanan Wartawan di Bireuen

Senator Fachrul Razi meminta kepada Kapolres Bireuen untuk menangguhkan penahanan atas M. Reza yang merupakan wartawan yang bertugas di Bireuen. “Menurut saya, saudara Reza tidak mesti ditahan di Mapolres, mengingat sikap kooperatif dari yang bersangkutan. Saya akan memberikan surat jaminan atas penangguhan penahanan terhadap saudara Reza,” jelas Fachrul Razi yang merupakan Pimpinan Komite I DPD RI.

Sebelumnya diberitakan bahwa seorang wartawan yang bertugas di Bireuen, M Reza alias Epong Reza (30 tahun), baru selesai menjalani pemeriksaan di Mapolres Bireuen, Jumat (21/12/18) selama 6 (enam) jam, akibat laporan H Mukhlis, A.Md terkait tuduhan pencemaran nama baik. Empong Reza merupakan wartawan Media Realitas itu ditetapkan penyidik sebagai tersangka dan kemudian langsung ditahan.

Menurut Fachrul Razi, penahanan terhadap M. Reza karena diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan/ pencemaran nama baik melalui media sosial (Facebook) belum layak untuk dilakukan penahanan terhadapnya. Yang bersangkutan dituduh telah menyebarkan berita bohong yang dishare di akun facebook pribadinya kepada Direktur Utama PT Takabeya Perkasa Grup, H Mukhlis, A.Md.

“Kami meminta kepada Kapolres untuk menangguhkan penahanan terhadap saudara M. Reza dan seharusnya mengusut kebenaran tentang dugaaan benar atau tidaknya PT. Takabeya Perkaa Group mengkonsumsi BBM subsidi dengan menggunakan data-data sebagaimana yang disampaikan oleh M. Reza,” ujar Fachrul Razi, MIP.

Fachrul Razi mengatakan bahwa sikap penahanan terhadap Reza bukanlah pendekatan yang harus dipaksakan. “Saya yakin Kapolres sangat bijaksana dalam hal ini, berbagai kasus di Bireuen khususnya dan Aceh umumnya tidak terlepas dari peran media dalam mengekspos pemberitaan sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1999, silahkan berpedoman pada UU Pers bukan dengan penahanan seperti ini, apalagi sosok Reza selama ini dkenal dengan sosok yang kritis dan objektif,” jelas Fachrul Razi.

Dirinya meminta Kapolres untuk membebaskan M. Reza dan melakukan penangguhan. “Saya juga kenal betul sosok Kapolres yang juga memiliki prestasi yang baik, saya minta Kapolres bijaksana dalam masalah ini,” tutup Senator Fachrul Razi.