Oknum BPKAD Kabupaten Bogor diduga melakukan Penipuan

Bogor 10/06/2018, Hati-hati terhadap oknum yang menjual nama sebagai Aparatur Negara untuk meyakinkan calon korban penipuan nya, Penipuan menambah catatan carut marut nya proyek di kabupaten bogor meninggalkan banyak masalah, sebut saja IS seorang oknum di instansi BPKAD bagian Kasda dan AJ oknum staf di Dishub kabupaten bogor dibantu seorang berinisial MJ diduga melakukan penipuan, Berdasarkan keterangan HS [inisial] membenarkan hal tersebut, saya sendiri yang menyaksikan saat proses itu, karena saya yang menemani saat pertemuan dengan korban ujar nya.

saat itu IS berjanji akan memberikan Proyek penunjukan langsung jika korban mau kasih Fie, uang yang diserahkan kepada oknum [is] ada yang tunai dan transfer, dan uang itu diterima oleh tiga orang yang saya tau, kepada [aj, ihs, mnj] nilai nya ada yang 75juta, 20 juta dan 30jt lanjut Hs, semua tampak resmi bahkan ada tanda terima dengan nama jelas dan NIP dari terduga pelaku, untuk mengerjakan langsung di empat sekolahan di wilayah kabupaten bogor, Pertemuan dilokasi pekerjaan selanjutnya komunikasi via tlp dan wa ujur hs, dan atas saran MJ administrasi bisa belakangan, namun setelah dilaksanakan progres mencapai 25% tiba-tiba datang rekanan lain mengerjakan dengan menunjukkan Kontrak dan SPK, namun setelah dikonfirmasi ke oknum mereka selalu beralasan ternyata oknum IS dan AJ diduga Penipuan tandas hs.

Saat dikonfirmasi wartawan kami terduga oknum terkait via wa dan telpon ke tiga nya tidak merespon dan enggan memberikan jawabpan.

Pihak rekanan yang merasa ditipu berencana pekan depan akan melaporkan dugaan penipuan ini kepada pihak kepolisian polres cibinong, tidak hanya lapor kepolisi kami juga akan lapor ke inspektorat dan saber pungli, ini jelas mencoreng Nama instansi juga ANS secara umum, dan ketika kami konfirmasi kepada bupati bogor selaku pimpinan dikabupaten bogor beliau jelas mengatakan tidak ada mekanisme dan hal seperti itu dan beliau menyarankan untuk lapor kepada inspektorat.

Dan jika ini tidak direspon oleh aparat terkait kami akan teruskan sampai kepusat dan kami sudah kordinasi dengan beberapa instansi terkait dipusat jika nanti BAP ini tidak di followup oleh aparat setempat kami akan lapor kasus ini sampai ke pusat ujar ketua LSM ARUN DPW bogor iin solihin karena hal seperti ini meruntuhkan nama baik instansi dan pihak dinas terkait harus mengevaluasi seluruh staff nya agar lagi tidak terjadi hal serupa, lanjut iin yang mendampingi rekanan korban penipuan.

Hal ini juga tak lepas dari lemah nya sistem pengawasan dan terutama Penindakan terhadap oknum-oknum nakal yang dapat mencoreng nama baik pemerintah daerah tempat nya bernaung dan juga instansi bahkan Aparatur Sipil Negara secara umum, Lemah nya penindakan terhadap oknum nakal dan sistem hukum yang dinilai sebagian kalangan justru melindungi para oknum nakal membuat hal ini rentan berulang terus menerus tanpa meninggalkan effek jera lanjut iin pangilan ketua LSM ARUN Bogor.

sumber :Lsm arun Bogor

wtw: uut

editor : ipong

Advertisements

Terjaring

Kabar7, Jakarta – Polda Metro Jaya amankan 30 kendaraan berpelat bodong selama periode Oktober-November 2017. Mobil-mobil ini merupakan objek jaminan fidusia.

Pulahan kendaraan itu merupakan hasil operasi gabungan antara Subdit Ranmor dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang digelar pada 30 Oktober hingga pertengahan November 2017.

Oprasi dilakukan sebagai tindak lanjut laporan dari perusahaan pembiayaan akan maraknya debitur nakal yang mengalihkan kendaraan berstatus kredit tanpa sepengetahuan pihak leasing.

“Setelah dilakukan pencarian, unit yang merupakan objek jaminan fidusia ini bahwa unit pada debitur sudah tidak ada. Sebagian sudah dialihkan, baik dijual maupun digadai yang merupakan perbuatan melawan hukum,” kata Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Didik Sugiarto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (26/11/2017).

Upaya ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan pihak Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) beberapa waktu lalu terkait implementasi UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Masyarakat masih banyak yang belum mengerti atau tahu tentang UU Jaminan Fidusia. Bahwa sebetulnya kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia itu tidak boleh dipindah tangankan tanpa seizin pihak pembiayaan,” ungkap Didik, dilansir dari Detik.

Atas hal itu, Direktorat Reskrimum bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas yang mem-BKO-kan personel lalu lintas untuk mengidentifikasi pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya.

“Tiga minggu terakhir ini Ditkrimum telah berhasil mengamankan 30 unit kendaraan jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur ke pihak lain dengan cara melawan hukum,” kata Didik.

Sementara itu, Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Antonius Agus mengatakan 30 unit mobil tersebut tertangkap karena pelat nomornya tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Beberapa di antaranya ada yang diamankan dari debitur yang mengalami kredit macet.

“Tiga puluh unit mobil ini rata-rata objek fidusia. Karena kreditnya macet, takut dieksekusi oleh pihak leasing maka dia menggunakan pelat palsu,” terang Agus.

Ada beberapa di antaranya yang tertangkap dari pemilik kendaraan yang tidak sah. Mereka, kata Agus, membeli kendaraan objek fidusia dengan STNK palsu.

“Pembeli tidak tahu kalau ternyata STNK-nya itu palsu. Mereka membeli dengan harga rendah,” imbuh Agus.

Ia menambahkan, pihaknya masih mendalami pelaku yang menjual atau memindahtangankan kendaraan objek fidusia tersebut. Polisi juga masih mendalami tindak pidana yang terjadi dalam hal pemindahan barang bukti tersebut.

“Masih akan kami kembangkan, karena beberapa di antaranya patut diduga hasil kejahatan,” tutur Agus.

Tiga puluh unit mobil tersebut saat ini diamankan di Mapolda Metro Jaya. Masyarakat yang merasa kehilangan kendaraannya bisa mengeceknya ke Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Kong kaling kong

Hehehe ….. Oprasi Tangkap Tangan terkait dugaan tindak penggelapan (Versi Polda Metro) dewasa ini sedang gencar dilakukan atas sokongan kerjasama Assosiasi Penguasaha Pembiayaan Indonesia (APPI) di karenakan maraknya over alih kendaraan yg masih bersetatus *) Revisi ~Finance~ Kredit. Bagai mana tanggapan sahabat sekalian terkait Fenomena yg sedang marak terjadi ini

Jakarta (SL) – Kapolri Tito Karnavian, Perintahkan tangkap preman dan Debt Collector, karena aksinya sudah meresahkan dan mengusik serta menjadi terror masyarakat.

Polri akan menangkap preman dan preman berkedok Debt Collector pembuat resah masyarakat, adanya teror dari Debt Collector dijalanan dan mengambil unit motor atau Mobil konsumen yang terlambat membayar, dengan alasan apapun, dan itu tidak bisa dibenarkan.

”Apapun itu alasannya kalau meresahkan Masyarakat wajib di tindak lanjuti polisi, itu bagian dari Terror pada masyarakat. Kami ingin Indonesia tenang, kondusif, Aman menjelang Pilgub dan Pilpres 2019 ini. Kita rangkul masyarakat, karena rakyat bagian dari kami,” kata Kapolri.

Sebab, lanjut Kapolri, telah diatur oleh Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

Sementara perilaku bank finance (jasa membayarkan kreditur) yang menggunakan jasa preman berkedok debt collector untuk mengambil unit motor atau mobil juga tidak dibenarkan menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 serta tindakan itu melawan hukum.

Unit mobil dan motor konsumen atau kreditur wajib di daftarkan ke Fidusia. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, Dan satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah juru sita pengadilan dan didampingi kepolisian bukan Preman berkedok DebtCollector.

Sedangkan pihak Leasing harus tunduk kepada hukum indonesia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 Tentang semua perbankan.

Unit motor dan mobil harus mengikuti pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani. Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya.

Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan. Sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Tujuannya adalah kendaraan yang dikredit bebas dari penarikan Debt Collector.

Terpisah, Hotman Paris Hutapea juga berpesan kepada Polri agar menangkap Preman dan Preman yang berkedok debt collector. Karena mereka menjadi teror dan resahkan masyarakat, ”Polri segera tangkap semua preman dan Debt Collector di jalanan, dan menindak tegas pengambil unit yang berada di leasing. Karena mereka sudah mengancam dan meneror, bahkan resahkan masyarakat.” kata Hotman.

(net/nt/sumber

https://sinarlampung.com

Oknum BPKP jual asset ahli waris

Cimangis bogor: Pengusaha selalu mencari jalan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bahkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum.

Termasuk PT.Riscon yang sudah cukup mumpuni dalam dunia properti tanah air pun diduga tak luput dari cara-cara yang merenggut rasa keadilan.

Berdasarkan kesaksian narasumber masyarakat desa cimanggis kecamatan bojonggede kabupaten bogor pengambil alihan lahan yang terletak didaerah tersebut tak lepas dari masalah.

dimana tanah milik verponding 9, yang pernah dibuat HGB koperasi karyawan Badan Pengawas dan Perwakilan keuangan dan pembangunan disingkat BPKP yang telah habis massa nya pada tahun 2010 diperjual belikan oleh oknum Koperasi BPKP sedangkan masyarakat pennggarap dilahan tersebut diusir dengan konpensasi yang tidak layak.

Lahan Digusur dan menyisakan masalah dengan pemegang hak guna bangunan yang terdiri dari ratusan kawyawan koperasi BPKP yang tidak pernah menikmati keberadaan HGB yang berlaku selama 20tahun tersebt.

Dan masalah yang lebih serius nya adalah ternyata tanah tersebut adalah tanah verponding 9 yang berdasarkan penetapan pengadilan adalah milik ahli waris dari perabu ngabei awan.

Disinilah kerancuan terjadi, berdasarkan keterangan kuasa ahliwaris dari perabu ngabei awan abah salim panggilan akrab nya sebagai kuasa subtitusi dan abah komarudin menyatakan dari semula pihak nya tidak pernah mentransaksikan masalah tanah tersebut, dan harus nya itu sudah keembali pada kami pada tahun 2010 sesuai ketentuan hukum, dan banyk terjadi kesalahan yang pengurus koperasi BPKP lakukan degam pengusaha dalam hal ini PT.Riscon dalam transaksi jual-beli tanah tersebut.

Saya ambil contoh lanjut abah salim, tanah tersebut sebenarnya tanah verponding No 9 sesuai peta dan riwayat tanah mencakup beberapa wilayah termasuk kemanggisan, namun dalam akta HGB yang dibeli perusahaan sesuai setifikat HGB dari BPN tertera Dalam riwayat nya echt van eigendem verponding No54 yang artinya jika mengacu pada sertifikat yang dikeluarkan BPN maka tanah yang terletak diwilayah kemanggisan tersebut yang dibeli perusahaan bukanlah tanah HGB yang dibeli oleh perusahaan, dengan kata lain perusahaan menyerobot tanah kami lanjut abah salim menerangkan, kalo gak percaya silahkan aja cek ke BPN lanjut salim.

Memang tanah tersebut sangat luas dalam HGB tertera 415.890M2 atau sekitar 41.5 Ha, dan tanah tersebut jika mengacu pada HGB berlaku 20tahun serta habis HGB nya tanggal 6-12-2010 dengan kata lain tanah tersebut harus nya kembali kepada ahliwaris prabu ngabei awan yaitu abah komarudin ucap abah salim.

Iin solihin: Ketua lsm arun bogor

Gunung salak gempa 3.3 SR

*GUNUNG SALAK BOGOR DIGUNCANG GEMPABUMI M=3.3, MASYARAKAT DIHIMBAU TETAP TENANG*

Jakarta – Rabu (2/5/2018) gempabumi mengguncang sekitar Gunung Salak, Bogor pada pukul 18:11:16 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempabumi berkekuatan M=3,3 SR terjadi di koordinat episenter pada 6,80 LS dan 106,68 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 27 km arah barat daya Kota Bogor, Jawa Barat pada kedalaman 14 km.

Menurut Kepala Balai Besar MKG Wil II Tangsel, Joko Siswanto, S.Sos,” Dampak gempabumi yang digambarkan oleh Peta tingkat guncangan (shakemap) BMKG menunjukkan bahwa dampak gempabumi berupa guncangan lemah disekitar Gunung Salak, Bogor”. Berdasarkan laporan masyarakat gempabumi dirasakan di daerah Gunung Salak, Bogor dalam skala intensitas I SIG-BMKG (II MMI). Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempabumi.

Ditinjau dari kedalaman hiposenternya, tampak bahwa gempabumi ini merupakan gempabumi dengan kedalaman dangkal akibat sesar lokal,” kata Joko

Hingga saat ini, Hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock). Kepada masyarakat di sekitar wilayah Gunung Salak, Bogor dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya.

Biro Hukum dan Organisasi
Bagian Humas BMKG

PDAM tutup mata dengan keluhan masyarakat

ada apa dengan PDAM, setelah begitu banyak keluhan pelangan seperti tak perduli, masalah yang begitu menumpuk di PDAM seolah adalah sesuatu yang dipelihara oleh petinggi PDAM dan Pemerintah kabupaten.

seperti yang sudah kita ketahui bersama sebelum nya kasus kedoliman terhadap warga sentoel city yang jelas melanggar keputusan Mahkamah konstitusi tahun 2013 yang membatalkan UU SDA th 2p03 dan mengembalikan kepada UU pengairan th 1974 yang melarang swastanisasi karena melanggar UUD yang mengatakan bahwa air,tanah dan udara adalah milik bangsa indonesia dan dimanfaatkan seluas luasnya untuk kemakmuran bangsa dan negara.

dalam hal ini PDAM tirta kahuripan kab.Bogor jelas keluar rel dan kami dari Lsm arun bogor sedang melakukan kajian untuk melakukan gugatan, dasar kajian kami adalah PP 122 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah PUPR 25 tahun 2016 tentang kewajibpan konstitusional Negara guna menjamin terwujud hak konstitusional warga negara atas air dan larangan swatanisasi.

dan aneh nya lagi dalam kasus keluhan pelanggan seolah PDAM tutup mata dan ketika dikonfirmasi mengenai dasar hukum keputusan Bupati Bogor No 690/404/kpts/Per-UU/2014 yang menjadi dasar dari penetapan direksi PDAM seperti menyembunyikan, walau upaya lisan dan tertulis sudah dilakuman oleh wartawan kami, bahkan upaya hearing dan konfirmasi via sosmed pun diabaikan oleh pihak PDAM.

yang kami herankan mengapa Pihak pemerintah kabupaten bogor dan direksi PDAM melakukan pembiaran dan tidak berkutik dihadapan swasta, apakah pemerintah sekarang sudah begitu lemah dalam membela kepentingan rakyat nya.

jika kajian kami sudah bisa memetakan titik permasalah nya akan juga kami publikasikan agar masyarakat mengetahui lermasalahan sebenar nya.

Kedjoliman PDAM dan Pemda kabupaten Bogor

Cibinong Bogor 1/5/2018

“20 Tahun Warga Sentul City Menghadapi Pelanggaran Hukum Pengembang dan Pengabaian Negara”

Hampir dua dasawarsa warga mempersoalkan berbagai permasalahan yang terjadi di perumahan Sentul City. Permasalahan ini ada akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengembang perumahan, PT Sentul City, Tbk dan pengabaian negara.

Permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Telah terjadi penguasaan pengelolaan air oleh PT Sentul City Tbk dan anak perusahaan PT Sukaputra Graha Cemerlang atau swastanisasi air di Sentul City. Permasalahan ini telah banyak merugikan warga selama ini, terutama dari sisi penetapan tarif yang sewenang-wenang, pengenaan pajak atas air, dan arogansi perusahaan dalam pelayanan distribusi air bersih.

Padahal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan agar air sebagai hak dasar warga negara sepenuhnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 (dibacakan pada 18 Februari 2015), yang telah membatalkan secara total Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah melarang swastanisasi air dan mengembalikan penguasaan pengelolaan air kepada negara, yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Putusan MK juga menggariskan bahwa pengelolaan air harus membuka peran serta masyarakat yang seluas-luasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2016, sebagai peraturan yang terbit setelah adanya Putusan MK tersebut, telah membatasi keterlibatan swasta dalam pengelolaan air, yakni utamanya hanya jika BUMN atau BUMD tak mampu melaksanakannya. Keterlibatan swasta pun dibatasi pada tahapan tertentu dalam pengelolaan air, bukan pada semua tahapan seperti yang terjadi di Sentul City selama ini.

Meskipun telah terdapat aturan yang sangat jelas dalam hal pengelolaan air tersebut, PT Sentul City Tbk dan semua entitas bisnisnya mengabaikan semua itu. Warga dipaksa berlangganan air bukan dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (BUMD) tapi dari PT Sukaputra Graha Cemerlang. PT Sentul City Tbk hanya bekerja sama dengan PDAM Tirta Kahuripan dalam urusan jual beli sumber air baku sementara semua tahapan pengelolaan air, sejak dari produksi, distribusi, hingga layanan, dikuasai sepenuhnya oleh PT Sentul City Tbk dan entitas bisnisnya — sesuatu yang jelas mengangkangi amanat Konstitusi dan Putusan MK.

Padahal dalam beberapa kesempatan pertemuan antara PDAM dengan warga Sentul City (di antaranya pada 5 April 2018), direksi PDAM telah menyatakan mampu mengelola air di Sentul City jika mendapatkan perintah dari Bupati Bogor. Sayangnya, Bupati Bogor seperti abai melaksanakan amanat Konstitusi dan PP Nomor 122 Tahun 2015 dan membiarkan PT Sentul City Tbk terus mendominasi pengelolaan air di kawasan Sentul City.

Akibat pengabaian Pemerintah Kabupaten Bogor dan swastanisasi pengelolaan air oleh PT Sentul City Tbk, warga Sentul City pun menderita sejumlah kerugian sebagai berikut.

a. PT Sukaputra Graha Cemerlang menyatukan tagihan pemakaian air bersih dengan tagihan Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan (BPPL). Tarif BPPL, yang menurut peraturan seharusnya diputuskan bersama dengan warga, malah dinaikkan dua kali dalam setahun oleh PT Sukaputra secara sepihak.

Parahnya, akses terhadap air dijadikan sandera atau alat intimidasi oleh PT Sukaputra untuk memaksa waga membayar tarif BPPL yang tak pernah dibicarakan dan diputuskan bersama warga itu. Jika warga menolak membayar tarif BPPL, maka layanan air bersih ke rumah mereka bakal dihentikan PT Sukaputra, bahkan meskipun warga tetap membayar tarif pemakaian air bersih.

b. Ketika pasokan air terhenti — dan itu sering terjadi– PT Sukaputra kerap menyalahkan PDAM yang mengurangi pasokan air. Padahal kalau memang kompeten mengelola air, seharusnya hal ini tidak terjadi dan PT Sukaputra tidak melempar kesalahan ke pihak lain. Namun, dampak terburuknya adalah warga tak pernah bisa melakukan komplain atas buruknya pengelolaan air ini.

c. PT Sentul City selalu meminta subsidi kepada PDAM dengan alasan biaya operasional tinggi. Padahal, setelah memperoleh subsidi, PT Sukaputra menetapkan tarif sewenang-wenang. Di sini, warga hanya menjadi objek penderita dari alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran, yaitu subsidi kepada korporasi swasta. Permasalahan ini telah kami laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi karena kerja sama PDAM dan PT Sentul City, Tbk, dalam urusan jual-beli air baku patut diduga telah merugikan negara karena subsidi yang tidak tepat sasaran.

d. PT Sentul City Tbk terus mengingkari kewajibannya dalam menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas — termasuk di dalamnya jaringan pipa air — ke Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009. Akibatnya, jaringan pipa yang seharusnya sudah milik publik itu — terlebih warga telah membayarnya saat membeli rumah — tetap diklaim sebagai miliki korporasi.

e. PDAM ironisnya membeli klaim PT Sentul City, Tbk. PDAM kerap mengklaim tak bisa mengelola langsung air di Sentul City — selain karena tidak adanya perintah Bupati — karena harus berinvestasi pada jaringan pipa dan karena jaringan pipa yang sudah bukan milik Pemerintah Kabupaten karena masih dikuasai PT Sentul City, Tbk.

f. Ironisnya lagi, di tengah semua sengkarut pengelolaan air tersebut, Bupati Bogor malah menerbitkan izin SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) kepada PT Sentul City, Tbk, pada 1 Maret 2017.

2. Banyaknya warga yang hingga saat ini tidak mengantongi sertifikat rumah walau mereka sudah melunasi rumah dan tanah mereka sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, ada warga yang sudah membayar lunas hampir 20 tahun lalu tetap sulit mendapatkan sertifikat dengan berbagai dalih yang tidak masuk akal, seperti pengembang telah menunjuk notaris tertentu untuk pengurusan sertifikat dan warga harus membayar BPPL dua tahun di muka, padahal aturan ini sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Sayangnya, ketika berinisiatif mengurus sendiri, warga juga tidak berdaya menghadapi Badan Pertanahan Nasional yang cenderung berpihak kepada pengembang.

3. Hal serupa terjadi dalam pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Warga yang melakukan pembangunan atau renovasi pada rumahnya harus mengurus IMB melalui pengembang. Namun hingga pembangunan selesai, IMB tidak kunjung diterbitkan dengan berbagai alasan. Dalam pengurusan IMB, warga juga dikenai biaya-biaya yang sangat tidak masuk akal dan lebih besar daripada ketentuan Pemerintah. Warga juga diwajibkan melunasi BPPL untuk satu tahun di muka. Belum lagi jika membeli tanah kaveling, ketika akan membangun, warga dikenai denda Rp 1.500.000 per meter dengan alasan pembangunan dilakukan terlambat dari perjanjian yang dibuat.

4. Cukup banyak kasus ketika konsumen membeli rumah dan telah menunggu sekian lama dari janji serah terima, bangunan tidak kunjung dibangun, bahkan tidak jelas di mana posisi tanah yang akan dibangun. Beberapa di antaranya malah ditukar dengan bangunan rumah atau tanah di tempat lain.

5. Pengembang tidak membangun fasilitas yang telah dijanjikan saat perumahan dipasarkan hingga detik ini. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial masih belum diwujudkan dan belum ada serah terima prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Kabupaten setelah lebih dari 20 tahun.

6. Adanya tindakan diskriminatif aparat negara di wilayah Kabupaten Bogor, seperti tidak merespons laporan-laporan warga terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan pengembang, bahkan seringkali laporan warga ditolak atau tak dilanjutkan dengan berbagai alasan. Yang lebih menyedihkan adalah ketika warga meminta perlindungan hukum akibat tekanan pengembang, apara negara seolah enggan untuk memasuki wilayah Sentul City, sehingga warga seakan dibiarkan beradu kuat dengan korporasi.

Sebagai tambahan, sampai detik ini, kami warga Sentul City tidak pernah memiliki kontrak berlangganan, baik dalam hal pengelolaan lingkungan maupun berlangganan air.

Dengan penjelasan di atas, maka kami warga Sentul City menuntut Negara untuk menunaikan kewajibannya terhadap warga negara. Kami tidak mau lagi hidup di negara merdeka tapi tetap dijajah oleh Pengembang bernama PT Sentul City, Tbk. Kami menuntut Negara hadir di Sentul City.

Pemerintah kabupaten bogor dan PDAM tirta kahuripan tak memiliki keinginan dan itikat untuk melakukan perbaikan..

Pen:redaktur

Editing : bone